Wacana Bansos HP Gratis Dinilai Tak Jelas, Ini Kritik Ekonom CORE
- Ekonom CORE Akhmad Akbar Susamto menilai wacana bansos HP gratis belum jelas karena pemerintah perlu lebih dulu mengidentifikasi kebutuhan nyata masyarakat.
- Pembagian HP gratis dinilai berpotensi menambah beban APBN yang ruang fiskalnya terbatas, di tengah pembayaran bunga utang dan pembiayaan sejumlah program lain.
- Pemerintah diminta memprioritaskan perbaikan ketepatan sasaran bansos serta mempertimbangkan biaya pulsa dan data agar HP benar-benar dapat digunakan penerima berpenghasilan rendah.
Jakarta, IDN Times - Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal dan Moneter Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Akhmad Akbar Susamto, meminta pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih mendalam sebelum merumuskan program bantuan.
Hal ini menyusul wacana pembagian HP gratis kepada masyarakat sebagai bagian dari bantuan sosial (bansos).
"Ini adalah contoh kebijakan enggak jelas. (Harusnya), pemerintah mengidentifikasi dulu, (masyarakat) butuh apa?" tegas Akhmad Akbar Susamto, Kamis (15/10/2026).
1. Beban fiskal berpotensi bertambah
Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Arief Rahmat) Menurut Akhmad, pembagian HP gratis berpotensi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama ketika ruang fiskal pemerintah sedang terbatas.
Dia menilai, kondisi APBN saat ini belum cukup leluasa untuk membiayai program baru.
"Udah jelas APBN tekor, dari anggaran sekitar Rp3.800 triliun, pemerintah harus mengalokasikan sekitar Rp600 triliun untuk membayar bunga utang," tegasnya.
2. Banyak program tidak efisien
Ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama) Selain itu, anggaran negara juga terserap untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Sementara itu, anggaran sejumlah kementerian/lembaga dan Transfer ke Daerah (TKD) justru mengalami pemangkasan.
"Yang terjadi bukan efisien, yang terjadi adalah memindahkan alokasi dari satu hal ke hal lain yang sama-sama nggak efisien," kata Akhmad.
3. Bansos harus tepat sasaran
ilustrasi anggaran belanja (freepik.com/freepik) Akhmad juga menyampaikan dua catatan terkait wacana pembagian HP gratis sebagai bagian dari bansos.
Pertama, pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas penyaluran bansos yang selama ini berjalan. Jika mekanisme penyalurannya sudah tepat sasaran, persoalan yang dihadapi masyarakat belum tentu berkaitan dengan kepemilikan HP.
Kedua, jika masih ditemukan penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran, pemerintah seharusnya memprioritaskan perbaikan mekanisme penyaluran dan penegakan hukum. Hal ini termasuk menindak dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat di tingkat desa hingga pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).diterima oleh masyarakat yang membutuhkan sebelum merancang
Menurut Akhmad, persoalan utama penyaluran bansos selama ini justru terletak pada ketidaktepatan sasaran. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bantuan benar-benar program bantuan baru.
Selain ketepatan sasaran, pemerintah juga perlu mempertimbangkan biaya penggunaan HP setelah dibagikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab, kepemilikan perangkat saja belum tentu menjamin masyarakat dapat memanfaatkannya secara optimal jika tidak diikuti kemampuan untuk membeli pulsa atau paket data.
"Kasih HP juga belum bisa pakai. Nanti sudah beli HP, habis itu harus beli pulsa, siapa yang beli pulsa? Itu ide nggak jelas," katanya.
