YLKI Minta Badan Usaha Segera Benahi Sistem Perlindungan Data Konsumen

28 Feb 2024, 20:02 WIB

ilustrasi pelaku kejahatan siber. (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, meminta kepada tiap badan usaha, baik milik swasta maupun negara untuk segera berbenah dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).

Hal ini, menyusul kian maraknya penyelewengan data pribadi yang merugikan konsumen.

“UU tersebut harus segera diimplementasikan, sebab selama ini banyak data pribadi konsumen yang disalahgunakan, baik untuk kepentingan komersial, dan bahkan pelanggaran-pelanggaran yang lebih serius seperti penipuan,” kata Tulus, Rabu (28/2/2024).

1. Jaminan perlindungan data pribadi jadi krusial

Seorang warga Gunungpati Semarang saat menjajal aplikasi IKD untuk mengecek data e-KTP dan TPS untuk pemilu 2024. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Ia menjelaskan, jaminan pelindungan data pribadi merupakan hal krusial dalam bertransaksi secara digital.

“Pasalnya banyak ditemukan kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi yang berujung pada kerugian konsumen.” jelasnya.

2. Sejumlah lembaga pemerintah pernah alami kebocoran data

ilustrasi keamanan siber (Unsplash.com/Philipp Katzenberger)

Sejumlah lembaga pemerintah dan perusahaan belakangan ini diduga mengalami kebocoran data pribadi pelanggannya.

Peretasan data dikabarkan pernah terjadi di berbagai badan pengelola data pribadi, sebut saja di BPJS Ketenagakerjaan, Bank Syariah Indonesia, MyIndihome, PLN, Dukcapil, KAI bahkan KPU.

Berdasarkan data Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI, pengaduan yang terkait ekonomi digital menduduki rangking pertama, pada 2015-2018, berkisar 16-20 persen dari total pengaduan yang diterima YLKI.

Angka itu dipastikan melambung menyusul maraknya transaksi online pada ekonomi digital pasca-pandemik COVID-19.

3. Perusahaan wajib terapkan UU PDP

ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurut Tulus, UU PDP sudah mengatur sangat detail dan telah diatur bahwa perusahaan wajib memiliki petugas khusus yang ditunjuk sebagai pengelola perlindungan data pribadi.

Sehingga ini menjadi tanggung jawab secara struktural sekaligus menjadi KPI khusus bagi setiap pegawai yang ditugaskan.

"Untuk itu, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk berlama-lama atau tidak menerapkan UU PDP ini," tegas Tulus.

4. Pemerintah harus buat tim khusus untuk lindungi data konsumen

Ilustrasi e-KTP (IDN Times/Ita)

Menurutnya, pemerintah atau lembaga publik termasuk kementerian, serta badan usaha, termasuk swasta dan milik negara (BUMN) harus segera membuat tim khusus untuk melindungi data konsumen.

“Mandat dari UU Pelindungan Data Pribadi, adalah membentuk badan khusus, sebaiknya segera dibentuk," jelas Tulus.

Menurutnya masih banyak juga masalah pada perlindungan data pribadi, antara lain masih rendahnya literasi digital konsumen. Contohnya, dalam hal membaca dan memahami berbagai persyaratan teknis sebelum transaksi dilakukan.

“Hal itu juga dipicu oleh prinsip kehati-hatian konsumen terhadap data pribadi, mulai alamat email, alamat rumah, alamat kontak telepon, foto pribadi, dan video. Terhadap kehati-hatian perlindungan data pribadi, konsumen juga masih rendah.”

Tulus menegaskan, pemerintah dan pelaku usaha punya tanggung jawab untuk meningkatkan literasi digital masyarakat konsumen, melalui edukasi masif tentang pentingnya pelindungan data pribadi.

“Tanpa ada peningkatan literasi digital masyarakat, maka potensi masyarakat menjadi korban semakin besar. Baik karena ada penyalahgunaan data pribadi dan atau korban material lain yang dialami konsumen, seperti penipuan dan atau korban dari sisi pelayanan," jelasnya.