Anggota Parlemen AS Usul Upah Minimum Naik Jadi 25 Dolar per Jam

- Sebanyak 17 anggota Kongres AS mendorong Living Wage For All Act untuk menaikkan upah minimum federal menjadi 25 dolar AS per jam dan menghapus upah subminimum pekerja ber-tip.
- RUU mengatur kenaikan bertahap: perusahaan besar harus memenuhi target pada 2031, usaha kecil pada 2038, lalu tarif disesuaikan tahunan menjadi dua pertiga median upah per jam.
- Upah minimum federal tetap 7,25 dolar AS sejak 2009; pendukung menyoroti penurunan daya beli, sementara jajak pendapat mencatat 78 persen pemilih menganggap kenaikan penting.
Jakarta, IDN Times - Sebanyak 17 anggota Kongres di Washington, DC, kini mendesak penaikan upah minimum federal Amerika Serikat (AS) menjadi 25 dolar AS atau setara Rp456.625 (kurs Rp18.265) per jam. Kelompok legislator yang terdiri dari anggota DPR petahana dan anggota terpilih tersebut mendorong pengesahan rancangan undang-undang Living Wage For All Act.
Regulasi ketenagakerjaan ini juga dirancang untuk menghapus sistem upah subminimum yang selama ini diterapkan bagi para penerima tip. Dorongan pengesahan aturan yang sempat mandek sejak diajukan pada April lalu ini dipimpin oleh Anggota DPR Delia Ramirez dan Jesus “Chuy” Garcia dari Illinois, serta Analilia Mejia dari New Jersey.
Inisiatif tersebut mengemuka ketika Partai Demokrat bersiap mengambil alih kendali di DPR dan Senat pada masa sidang kongres mendatang. Dukungan terhadap legislasi ini diperkuat hasil pemilu sela ketika Partai Republik menderita kekalahan besar di tengah persoalan biaya hidup warga.
1. Skema kenaikan upah bertahap dan penghapusan sistem tip

ilustrasi memberi tip (pexels.com/RDNE Stock project) Dilansir Al Jazeera, RUU ini membagi jadwal kenaikan upah federal berdasarkan kapasitas skala usaha pemberi kerja. Perusahaan skala besar dengan tenaga kerja lebih dari 500 orang secara nasional atau berpendapatan tahunan minimal 1 miliar dolar AS atau setara Rp18,27 triliun ditargetkan menuntaskan kenaikan pada 2031. Sementara itu, pelaku usaha dengan ukuran yang lebih kecil diberikan tenggat waktu pemenuhan hingga 2038.
Setelah masa tenggat tersebut berakhir, upah minimum federal akan dipertahankan pada tingkat dua pertiga dari median upah per jam di AS melalui penyesuaian tahunan. RUU ini juga menghapus upah subminimum terpisah bagi pekerja penerima tip yang saat ini dipatok 2,13 dolar AS atau setara Rp38.904 per jam. Melalui skema hukum yang berlaku sekarang, pihak pengusaha diizinkan menghitung tip pemberian konsumen untuk memenuhi ketentuan kewajiban upah minimum.
2. Kesenjangan regulasi upah antardaerah di Amerika Serikat

ilustrasi rancangan undang-undang (unsplash.com/Sasun Bughdaryan) Standar upah minimum federal AS tidak pernah beranjak dari angka 7,25 dolar AS atau setara Rp132.421 per jam sejak 2009. Wilayah Washington, DC, tercatat mempunyai upah tertinggi di yurisdiksi AS dengan angka 18,40 dolar AS atau setara Rp336.076 per jam, disusul negara bagian Washington sebesar 17,13 dolar AS atau setara Rp312.879 per jam. Kendati demikian, terdapat 20 negara bagian seperti Texas, Georgia, dan Iowa yang tidak memiliki standar upah minimum melampaui ketentuan federal.
Ketetapan mengenai pekerja ber-tip juga bervariasi di tingkat negara bagian. Tujuh negara bagian seperti Alaska, California, dan Nevada mewajibkan pengusaha membayar upah minimum penuh sebelum tip. Negara bagian New York mematok upah standar 17 dolar AS atau setara Rp310.505 per jam di kawasan New York City dan wilayah suburban sekitarnya, serta 16 dolar AS atau setara Rp292.240 per jam di area lainnya.
Untuk pekerja penerima tip di luar industri makanan di New York, tarif tunai minimum berada pada angka 14,15 dolar AS atau setara Rp258.450 di area metropolitan New York City dan 13,30 dolar AS atau setara Rp242.924 di wilayah lain. Sementara itu, pekerja restoran di negara bagian tersebut menerima batas tarif tunai masing-masing 11,35 dolar AS atau setara Rp207.308 dan 10,70 dolar AS atau setara Rp195.435.
3. Akar ketimpangan sejarah dan kemerosotan daya beli

ilustrasi tenaga kerja AS (pexels.com/iMin Technology) Brad Lander, anggota kongres terpilih asal Brooklyn yang menyatakan bergabung sebagai penyokong RUU pada sesi Januari, menyampaikan pandangannya kepada Al Jazeera.
“Melakukannya secara federal adalah cara yang tepat. Mengaitkannya ke dalam undang-undang yang lebih luas yang menaikkan upah minimum bagi semua pekerja adalah pendekatan yang hebat,” kata Lander.
Dia menambahkan, “Semua pekerja berhak atas kenaikan upah. Sebanyak 45 juta pekerja yang berpenghasilan kurang dari 20 dolar AS per jam berhak mendapatkan kenaikan upah, dan upah subminimum tip sudah tidak bisa dimaafkan pada saat ini.”
Sistem upah subminimum dipandang berakar dari ketimpangan rasial sejak disahkannya Fair Labor Standards Act pada 1938 yang mengecualikan sektor pertanian serta domestik, sektor restoran dan pekerja jasa lainnya pada 1966 dengan upah tip awal sebesar 50 persen dari tarif standar, sebelum akhirnya dibekukan di nominal 2,13 dolar AS pada 1996.
Dihitung berdasarkan inflasi, upah 7,25 dolar AS tahun 2009 semestinya bernilai 11,32 dolar AS atau setara Rp206.760 hari ini, yang berarti terjadi kehilangan daya beli sebesar 36 persen. Sementara itu, jika dibandingkan dengan puncak daya beli upah minimum pada 1968 yang saat itu bernilai nominal 1,60 dolar AS per jam, nilai daya beli upah minimum saat ini telah anjlok sekitar 53 persen setelah memperhitungkan inflasi.
4. Dukungan publik pemilu dan catatan kegagalan masa lalu

ilustrasi pemilu (unsplash.com/Element5 Digital) Jajak pendapat organisasi One Fair Wage pada Rabu (18/11/2026) menunjukkan bahwa 78 persen pemilih memandang penaikan upah ke 25 dolar AS sebagai faktor penting dalam pilihan mereka pada pemilu sela AS baru-baru ini.
“Washington telah membiarkan upah minimum federal semakin terputus dari realitas ekonomi yang dihadapi keluarga-keluarga Amerika,” ujar Presiden One Fair Wage, Saru Jayaraman.
Upaya serupa lewat Raise the Wage Act 2021 sebelumnya gagal di Senat lewat voting 42–58 akibat penolakan seluruh anggota fraksi Republik, tujuh anggota Demokrat, dan Senator independen Angus King dari Maine. Langkah penaikan upah kembali terhambat setelah Presiden Donald Trump pada 2025 mencabut keputusan mantan Presiden Joe Biden terkait upah 15 dolar AS atau setara Rp273.975 bagi kontraktor federal.





















