Zulhas Jamin Tak Ada Lagi Makelar Pengajuan Dapur MBG

19 Oct 2026, 18:00 WIB

2 min read

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Zulkifli Hasan meminta pengajuan SPPG disampaikan langsung kepada BGN melalui mekanisme resmi tanpa perantara.
BGN mempercepat aktivasi SPPG di wilayah 3T dan menertibkan pendataan penerima MBG berdasarkan nama serta alamat.
Zulhas mengakui adanya jual-beli titik SPPG yang membuat jumlah titik dapur melampaui rencana awal pemerintah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Take a Deeper Read

Dipa Andika Bongkar Soal Perizinan dan Produksi Operasi Pesta Copet di Pestapora

Read Article

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan meminta pengajuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) disampaikan langsung kepada Badan Gizi Nasional (BGN), tanpa perantara.

Dia menyebut masih banyak pihak yang mendatangi kantornya untuk mengajukan SPPG. Dia meminta pengajuan tersebut diteruskan kepada BGN agar diproses melalui mekanisme resmi.

Hal itu dia sampaikan saat menjelaskan rencana aktivasi SPPG di Pulau Jawa pada akhir Oktober 2026, terutama untuk melayani pondok pesantren.

"Ya jadi tidak ada perantara, tidak ada makelar ya. Langsung data dari pondok langsung BGN. Lagu lama nggak ada, yang ada lagu baru yang tertib," kata pria yang akrab disapa Zulhas itu setelah rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (19/10/2026).

1. BGN aktivasi 1.460 SPPG di wilayah 3T
Ilustrasi aktivitas salah satu SPPG di Kota Blitar. IDN Times/istimewa
Pemerintah mempercepat aktivasi SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pada tahap pertama, BGN mengaktivasi 480 SPPG di 16 provinsi di wilayah Indonesia timur pada 2 Oktober 2026.
Selanjutnya, BGN mengaktivasi 980 SPPG di 16 provinsi yang mencakup Sumatra, Kalimantan, dan Bali pada 14 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 691 SPPG berada di Sumatra, sedangkan 289 lainnya berada di Kalimantan dan Bali.
"Sesuai arahan bapak presiden untuk mempercepat wilayah 3T," kata mantan Menteri Perdagangan (Mendag) itu.
2. Penerima MBG harus terdata by name by address
Ilustrasi pembagian MBG di sekolah. (Dok. IDN Times)
Zulhas juga menekankan pentingnya ketertiban data penerima MBG. Pendataan dilakukan mengacu data Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Dukcapil, serta Kementerian Kesehatan untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Data tersebut digunakan untuk memastikan penerima tercatat berdasarkan nama dan alamat atau by name, by address. Dengan mekanisme tersebut, penyaluran MBG mengacu pada data yang tersedia dari instansi terkait.
"Emang risikonya ada yang belum dapat karena data belum masuk. Ya nggak apa, datanya harus segera masuk. Ini by data," ujar dia.
3. Zulhas akui ada praktik jual-beli titik dapur MBG
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) saat menyalurkan bantuan pangan beras secara simbolis kepada warga Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di kawasan GOR Sudiang, Rabu (7/10/2026). (IDN Times/Darsil Yahya)
Zulhas mengakui adanya praktik jual-beli titik SPPG dalam program MBG. Praktik tersebut disebut membuat jumlah titik dapur melampaui rencana awal pemerintah.
Semula, pemerintah merencanakan 21 ribu titik SPPG. Namun, jumlahnya telah mencapai 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik dari rencana awal.
“Misalnya terjadi jual-beli titik, yang seharusnya rencana awal titik itu 21 ribu, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” ucap Zulhas di Jakarta pada 15 Juni 2026.