Sudaryono Temui Menkeu, Bahas Penajaman Anggaran dan Penerima MBG 2027
- Kepala BGN Sudaryono bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyinkronkan pelaksanaan, sisa, dan rencana anggaran program Makan Bergizi Gratis.
- Pagu RAPBN 2027 untuk MBG sebesar Rp240,2 triliun, turun dari Rp268 triliun pada 2026; target penerima juga berkurang dari 82,9 juta menjadi 72,1 juta orang.
- BGN mengeluarkan sekitar 80 sekolah swasta elite dari penerima MBG karena dinilai telah mengelola konsumsi siswa; daftar sekolah dapat dicek melalui Radar MBG.
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas pelaksanaan dan penajaman nggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Adapun pagu alokasi RAPBN 2027, anggaran MBG tercatat sebesar Rp240,2 triliun.
Anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan alokasi MBG pada 2026 yang mencapai Rp268 triliun. Sejalan dengan penurunan anggaran, target penerima manfaat juga berkurang dari 82,9 juta orang pada 2026 menjadi 72,1 juta orang pada 2027.
1. Alasan pertemuan dengan Menkeu untuk sinkronkan pelaksanaan anggaran
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono datang menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (IDN Times/Triyan). Sudaryono mengatakan, pertemuannya dengan Purbaya diperlukan untuk menyinkronkan pelaksanaan anggaran, baik anggaran tahun depan, pelaksanaan anggaran tahun berjalan, maupun sisa anggaran.
"Kita tentu saja kan koordinasi dengan Kementerian Keuangan wajib, ya. Apa pun, apakah anggaran tahun depan, pelaksanaan anggaran tahun ini, sisa anggaran dan lain-lain," kata Sudaryono sebelum menemui Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026).
Menurut Sudaryono, koordinasi tersebut diperlukan karena MBG memiliki anggaran yang besar sehingga pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan kementerian lain, terutama Kementerian Keuangan.
"Intinya kita ingin sinkronisasi semua lah. Saya kira ini kolaborasi. Pemerintah ini kan semua kementerian tuh saling kolaborasi, enggak ada sekat-sekat," ujarnya.
2. Sebanyak 80 sekolah swasta elite sudah dikeluarkan dari daftar penerima MBG
Uji coba program makan bergizi gratis (MBG). (IDN Times/Larasati Rey) Dalam proses penajaman penerima manfaat, BGN juga telah menyisir sejumlah sekolah swasta yang dinilai tidak membutuhkan MBG. Sudaryono menyebut sekitar 80 sekolah swasta elite di seluruh Indonesia telah dikeluarkan dari daftar penerima.
"80-an sekolah itu se-Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya. Itu kemudian kita exclude untuk tidak diberikan MBG," ujarnya.
Ia menjelaskan, penajaman penerima juga berkaitan dengan kebutuhan anggaran. Dengan tidak mengalokasikan anggaran MBG untuk sekolah yang dinilai tidak membutuhkan, pemerintah dapat menyesuaikan anggaran program tersebut.
Sudaryono mencontohkan SMA Taruna Nusantara dan sekolah Kemala Bhayangkari sebagai sekolah yang tidak lagi mendapatkan alokasi MBG. Menurut dia, keduanya merupakan sekolah berasrama yang telah memiliki pengelolaan konsumsi sendiri bagi para siswa.
"Termasuk sekolah seperti Taruna Nusantara, kemudian Kemala Bhayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama," ujar Sudaryono.
3. Cek daftar sekolah tak dapatkan MBG bisa melalui radar MBG
Uji coba program makan bergizi gratis (MBG) di SD Tugu, Jebres, Solo. (IDN Times/Larasati Rey) Ia juga menyinggung pengalamannya saat bersekolah di SMA Taruna Nusantara. Menurut dia, sekolah tersebut tidak membutuhkan MBG karena kebutuhan konsumsi siswa telah menjadi bagian dari pengelolaan sekolah. Sudaryono mengatakan masyarakat dapat mengecek daftar sekolah yang tidak mendapatkan alokasi MBG melalui Radar MBG.
"Anda bisa cek di Radar MBG. Cek aja, misalnya masukkan aja sekolah misalnya JIS, atau Cikal, atau Taruna Nusantara, atau Kemala Taruna Bhayangkara misalnya. Nanti di dalam Radar MBG ada keterangan tidak mendapatkan alokasi MBG," tutur Sudaryono.
Sudaryono memastikan penajaman sasaran penerima telah dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian anggaran MBG. Namun, ia belum dapat merinci besaran penghematan yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Ia menyebut anggaran MBG pada 2027 telah ditetapkan pemerintah sekitar Rp240 triliun, bukan Rp480 triliun.
