Zulhas Ungkap Prabowo Malu Tumpukan Sampah Menggunung di RI
- Zulhas siap bereskan dalam dua tahunPria yang akrab disapa Zulhas itu menyatakan kesiapannya untuk menyelesaikan masalah penumpukan sampah dalam waktu dua tahun, dengan mengandalkan teknologi waste to energy.
- Prosedur berbelit jadi kendala penangananZulhas menjelaskan kendala prosedur berbelit dan lama dalam perizinan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi, meskipun banyak pihak berminat.
- Regulasi dipangkas dan skema baru disiapkanPemerintah tengah memfinalisasi regulasi baru untuk memangkas birokrasi dalam proyek waste to energy, dengan skema subsidi dari pemerintah pusat dan PLN.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi penumpukan sampah di Tanah Air, khususnya di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantar Gebang.
Hal itu diceritakan konferensi iklim terbesar Indonesia, ‘Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2025’ di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu (26/7/2025).
Menurutnya, Prabowo menyampaikan keprihatinannya karena volume sampah di sana sudah setara dengan gedung 20 lantai, dan menilai situasi tersebut memalukan bagi negara sebesar Indonesia.
"Saya ditanya sama Pak Prabowo. "Pak Zul, ini sampah kita kok menggunung ya? Sebagai negara besar kita ini malu. Di Bantar Gebang itu sampah kita setara dengan 20 lantai gedung yang tinggi. Bagaimana menyelesaikannya?"," katanya menirukan ucapan Prabowo.
1. Zulhas siap bereskan dalam dua tahun
Pria yang akrab disapa Zulhas itu menyatakan kesiapannya untuk menyelesaikan masalah penumpukan sampah dalam waktu dua tahun, khususnya di daerah-daerah yang menghasilkan sampah lebih dari 1.000 ton per hari.
Dia mengatakan akan mengandalkan teknologi waste to energy untuk mengolah sampah menjadi sumber energi. Namun, untuk merealisasikannya, dia menyebut perlu adanya Keputusan Presiden (Keppres) sebagai dasar pelaksanaan.
"Saya bilang Pak, kasih saya Keppres, 2 tahun saya selesaikan," ujarnya.
2. Prosedur berbelit jadi kendala penanganan
Zulhas menjelaskan selama sembilan bulan menjabat sebagai Menko Pangan, dia menemui kendala utama dalam bentuk prosedur yang rumit dan berputar-putar.
Dia menilai proses perizinan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi memerlukan waktu lama karena harus melibatkan banyak pihak, meskipun menurutnya banyak pihak yang berminat dan potensi keuntungannya cukup besar.
"Itu prosesnya panjang sekali. Padahal yang mau itu banyak, yang ingin mengerjakan banyak, dan ini juga menguntungkan," ucapnya.
3. Regulasi dipangkas dan skema baru disiapkan
Dia menyebut saat ini pemerintah tengah memfinalisasi regulasi baru untuk memangkas birokrasi tersebut. Sebelumnya, proyek waste to energy harus melalui jalur panjang dari kabupaten sampai provinsi, hingga berbagai kementerian sebelum mendapat persetujuan.
Dalam skema baru yang sedang disusun, pemerintah daerah cukup menyediakan lahan dan mengangkut sampah, sedangkan pemerintah pusat dan PLN akan menangani sisanya, termasuk skema subsidi.
"Kami sedang menyusun, saya kira ini juga sudah babak final, sudah finalisasi, 1-2 minggu ini saya kira akan selesai," tambahnya.
Zulhas menambahkan, jika skema itu diterapkan, maka dalam dua tahun ke depan persoalan sampah skala besar dapat diatasi melalui sistem incinerator atau pembangkit energi dari sampah yang telah terbukti digunakan di berbagai negara.
