Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta perbankan tidak mempersulit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam memperoleh pinjaman atau kredit.
Dia meminta agar bank tak hanya memikirkan agunan dari pelaku UMKM. Agunan adalah aset yang digunakan sebagai jaminan agar bank bisa memberikan pinjaman atau kredit.
"Jangan hanya melihat agunannya mana, agunannya mana," kata Jokowi dalam pembukaan UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2023, Kamis (7/12/2023).
Orang nomor satu di Indonesia itu meminta dilakukan perbaikan terhadap kebijakan dan aturan yang ditetapkan dalam pemberian kredit kepada UMKM. Tugas tersebut dia delegasikan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sebab, menurutnya, tidak semua pelaku usaha mikro, kecil dan menengah memiliki aset agunan atau collateral sehingga bank juga harus melihat prospek dari UMKM yang mengajukan pinjaman.
"Dilihat juga dong prospeknya, gak punya agunan, tapi prospeknya bagus, mestinya juga bisa diberikan kredit," tuturnya.
Jokowi mengatakan, penyaluran kredit perbankan ke UMKM di Indonesia baru 21 persen dari total kredit yang ada, mayoritas berasal dari Bank BRI dengan porsi 83 persen.
"Jadi kembali lagi, kredit perbankan ke UMKM ini baru 21 persen, di China itu 65 persen, gede banget. Di Jepang 65 persen. Di India 50 persen," sebutnya.
Sebelumnya, Jokowi mendorong sistem penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) berdasarkan penilaian kredit atau credit scoring. Artinya, tidak perlu menggunakan agunan.
Dia memastikan sistem semacam itu bisa diterapkan. Bahkan, sudah ada 145 negara yang menerapkan credit scoring untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM.
"Sudah 145 negara untuk UMKM menggunakan sistem credit scoring, melihat skornya, melihat karakter (UMKM)-nya baik atau tidak, beri Rp500 juta, beri Rp300 juta, beri Rp100 juta," ujarnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ke-XVIII di ICE, BSD City, Tangerang, Kamis (31/8/2023).