Perlukah Kotak MBG Memiliki Label Komposisi Makanan?

Menurut Dr. dr. Klara Yuliarti, Sp.A, Subsp.N.P.M(K), tantangan utama jika label komposisi diterapkan pada MBG bukan hanya soal regulasi, tetapi juga akurasi dan kesiapan sistem produksi di lapangan. Ia menekankan bahwa berbeda dengan pangan kemasan industri yang formulanya baku, makanan MBG diproduksi dalam skala layanan dengan variasi bahan dan proses yang bisa berubah.

“Kalau komposisi hanya berdasarkan perkiraan bahan tanpa perhitungan yang benar-benar terstandar seperti di pabrik, maka akurasinya bisa dipertanyakan,” jelasnya.

Karena itu, penguatan peran tenaga gizi dan sistem pengawasan dapur menjadi kunci agar kualitas dan keseimbangan gizi makanan tetap terjaga, meski tanpa label komposisi seperti produk pangan komersial.

Pendekatan yang lebih realistis untuk program seperti MBG adalah memastikan standar gizi melalui sistem, bukan semata melalui label pada kemasan, kata dr. Klara. Ia menilai, peran tenaga gizi di setiap satuan penyedia pangan menjadi sangat krusial, mulai dari perencanaan menu, perhitungan kebutuhan gizi, hingga pengawasan proses produksi.

“Yang paling penting sebenarnya memastikan makanannya aman, tidak ada bahan tambahan berbahaya, tidak ada cemaran mikroorganisme, dan komposisi gizinya seimbang sesuai kebutuhan anak,” ujarnya.

Jika fungsi pengawasan ini berjalan optimal, maka tujuan utama MBG, yakni memenuhi kebutuhan gizi anak secara aman dan berkualitas, dapat tetap tercapai meskipun tanpa sistem label komposisi seperti pada produk pangan olahan kemasan, dr. Klara menambahkan.

Diskusi soal transparansi komposisi dinilai tetap penting, terutama karena MBG merupakan program dengan cakupan luas dan melibatkan dana publik yang besar. Transparansi tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk label kemasan seperti produk industri, tetapi bisa melalui standar menu yang jelas dan dapat diakses.

“Mungkin bukan label seperti produk pabrik, tapi harus ada sistem yang bisa memastikan komposisi gizinya memang sesuai standar yang sudah ditetapkan,” katanya.

Dengan begitu, pengawasan tidak hanya bergantung pada satu mekanisme, melainkan menjadi bagian dari sistem pengendalian mutu yang menyeluruh, mulai dari perencanaan bahan, proses memasak, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.