Lebih Rendah dari AS, Piyu Padi Harap Rate Royalti di Indonesia Naik
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengusulkan suatu instrumen hukum internasional tentang pengelolaan royalti melalui World Intellectual Property Organization (WIPO). Usulan ini digagas melalui kolaborasi Kementerian Hukum (Kemenkum) bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kebudayaan, serta Kementerian Ekonomi Kreatif.
Proposal tersebut diajukan untuk memastikan tata kelola royalti hak cipta yang adil, transparan, dan berkelanjutan di lingkungan digital. Hal ini diungkap oleh Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas dalam press conference yang berlangsung di Kementerian Hukum, Jumat (31/10/2025).
Piyu Padi Reborn yang turut hadir sebagai Ketua Umum Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) mengaku terkesan. Ia pun berharap melalui proposal yang diajukan tersebut, rate royalti Indonesia bisa naik.
1. Piyu berharap proposal Menkum bikin rate royalti di Indonesia naik
Piyu Padi Reborn mengaku belum sepenuhnya membaca proposal royalti yang diajukan Kemenkum dan lembaga terkait. Namun, dari penjelasan Menkum yang ia terima, ia memahami bahwa upaya tersebut diarahkan untuk menghadirkan kesetaraan standar royalti Indonesia dengan negara lain.
“Jadi Pak Menteri ingin mencoba membantu untuk memberikan kesetaraan atau perbandingan yang sama dengan negara-negara lain,” kata Piyu.
Karena itu, Piyu pun berharap proposal tersebut bisa berdampak nyata pada peningkatan tarif royalti di Indonesia. “Pak Menteri menyampaikan kepada para pelaku industri bahwa tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan para pencipta lagu, khususnya terkait royalti digital.”
2. Soroti perbedaan rate royalti Indonesia dan negara lain
Selain menekankan soal urgensi peningkatan kesejahteraan pencipta lagu, Piyu juga menyoroti adanya kesenjangan besar antara tarif royalti di Indonesia dengan negara lain. Ia menggambarkan betapa timpangnya angka yang diterima oleh para kreator dalam negeri jika dibandingkan dengan kreator di luar negeri.
“Kalau di Indonesia itu, kalau gak salah, di YouTube hanya sekitar 0,8 dolar. Tapi kalau orang Amerika mengunggah konten di platform yang sama, royaltinya bisa mencapai 11 dolar,” lanjut Piyu.
Menurutnya, perbedaan mencolok ini tidak hanya terjadi di YouTube, tetapi juga berlaku di sejumlah platform digital lainnya. Kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa ekosistem royalti di Indonesia masih tertinggal jauh dan membutuhkan pembenahan agar para pencipta lagu bisa memperoleh hak ekonomi yang lebih layak.
3. Piyu apresiasi proposal royalti dan digital yang diajukan oleh Menkum
Merasa tarif royalti Indonesia masih cenderung diskriminatif, Piyu pun mengapresiasi proposal royalti dan sektor digital yang diajukan Kemenkum. Menurutnya, gagasan itu terasa progresif dan berpotensi membawa perubahan besar bagi para pelaku industri musik.
“Terus terang, acara sore ini sangat berkesan buat kami. Usulan dari Pak Menteri sangat mendobrak sekali karena ketika kita melihat platform digital bagaimana mereka memperlakukan tarif royalti yang agak sedikit deskriminatif,” ungkap Piyu dengan nada tenang.
Piyu menilai bahwa usulan tersebut memiliki daya tawar yang kuat dalam memperjuangkan hak para kreator.
“Jadi salah satunya agar kita punya daya tawar yang nantinya bisa memberikan kesejahteraan untuk para pencipta lagu ke depannya. Bukan hanya pencipta lagu, tetapi juga seluruh pelaku industri, mulai dari penyanyi hingga pemilik master, yang semuanya berkaitan dengan digital master,” pungkasnya.
