5 Wewenang BPHP di Teach You a Lesson yang Mustahil Ada di Dunia Nyata
- Serial Netflix Teach You A Lesson menampilkan pembentukan BPHP, lembaga pemerintah Korea Selatan yang dibentuk lewat undang-undang khusus untuk menangani kekerasan dan pelanggaran hak pendidikan.
- BPHP memiliki kewenangan luar biasa seperti intervensi fisik, investigasi tanpa birokrasi, serta yurisdiksi luas mencakup murid, guru, orang tua, hingga pihak luar sekolah.
- Lembaga ini dapat mengambil alih kasus yang diabaikan sistem pendidikan dan memiliki otoritas lebih tinggi dari sekolah dalam melindungi hak siswa maupun guru.
Dalam serial Netflix Teach You A Lesson, pemerintah Korea Selatan membentuk Biro Perlindungan Hak Pendidikan (BPHP) sebagai respons atas maraknya kekerasan di sekolah, kenakalan remaja, hingga melemahnya otoritas guru. Berbeda dari lembaga pendidikan lainnya, BPHP dibentuk melalui amandemen undang-undang khusus yang disahkan oleh Majelis Nasional.
Aturan tersebut memberikan kewenangan luar biasa kepada para pengawas BPHP untuk menangani berbagai masalah di lingkungan pendidikan. Tak heran, banyak wewenang yang dimiliki biro ini terasa mustahil ditemukan di dunia nyata. Berikut lima wewenang khusus BPHP dalam Teach You a Lesson.
1. Legalitas intervensi fisik
Wewenang ini digunakan sebagai salah satu alat disiplin yang dilegalkan negara. Pengawas BPHP Na Hwa Jin beserta timnya diperbolehkan menggunakan tindakan tegas, termasuk kekuatan fisik, untuk menghentikan pelaku perundungan, kekerasan, tindak kriminal, maupun kasus yang dianggap sudah di luar kendali sistem pendidikan biasa.
Dalam beberapa situasi, mereka bahkan menggunakan kemampuan bertarung dan teknik penanganan lapangan untuk melumpuhkan pelaku. Konsep ini dibangun atas gagasan bahwa guru dan aparat sekolah sudah tidak mampu mengendalikan pelaku kekerasan. Namun, kewenangan seperti ini tentu sulit dibayangkan ada dalam sistem pendidikan di dunia nyata, ya!
2. Yurisdiksinya tidak hanya berlaku untuk murid
Target investigasi BPHP tidak terbatas pada murid saja. Karena di sepanjang cerita, berbagai masalah tidak selalu berasal dari murid nakal. Sehingga, sasaran investigasi BPHP adalah siapa pun yang dianggap berkontribusi terhadap rusaknya hak seseorang di lingkungan pendidikan.
Mulai dari guru yang menyalahgunakan kekuasaan, orang tua yang menghambat proses pendidikan, hingga pihak luar yang sengaja menutupi kasus kekerasan demi kepentingan pribadi. Karena itu, fungsi BPHP jauh melampaui lembaga disiplin siswa biasa.
3. Investigasi tanpa batas birokrasi
Saat menerima laporan, pengawas BPHP Na Hwa Jin dan timnya dapat langsung diterjunkan ke sekolah yang bermasalah tanpa harus menunggu proses birokrasi panjang sebagaimana polisi pendidikan pada umumnya. Mereka bisa langsung mengumpulkan bukti, menyelidiki pihak yang terlibat, hingga mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menyelesaikan kasus.
Seluruh struktur BPHP memang dirancang untuk mengatasi sistem yang dianggap terlalu lambat dan tidak efektif dalam melindungi korban. Karena itulah para pengawas memiliki keleluasaan yang jauh lebih besar dibandingkan petugas pendidikan biasa.
4. Memiliki otoritas yang melampaui pihak sekolah
BPHP tidak datang sebagai konsultan atau mediator, melainkan sebagai pihak berwenang yang mengambil tindakan dan memaksa perubahan apabila diperlukan. Sehingga dalam banyak kasus, keputusan BPHP memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan otoritas guru, kepala sekolah, maupun pihak administrasi sekolah.
Karena dibentuk melalui undang-undang khusus, keberadaan mereka memungkinkan intervensi langsung terhadap sistem yang dianggap gagal melindungi hak pendidikan siswa maupun guru.
5. Bisa mengambil alih kasus yang sudah diabaikan sistem
BPHP turun tangan ketika seluruh sistem gagal menjalankan fungsinya dan sebuah kasus sudah tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme biasa. Hal ini terlihat sejak awal, ketika korban perundungan tidak mendapatkan perlindungan memadai dari pihak sekolah.
Bahkan, biro ini juga sudah menangani berbagai kasus serius, mulai dari perundungan ekstrem, manipulasi nilai, kejahatan digital, perjudian ilegal, hingga peredaran narkoba yang melibatkan siswa.
Cakupan kewenangan yang sangat luas tersebut membuat BPHP lebih menyerupai gabungan antara lembaga investigasi dan institusi pendidikan dibandingkan lembaga pendidikan pada umumnya.
