5 Wewenang BPHP di Teach You a Lesson yang Mustahil Ada di Dunia Nyata

Wewenang ini digunakan sebagai salah satu alat disiplin yang dilegalkan negara. Pengawas BPHP Na Hwa Jin beserta timnya diperbolehkan menggunakan tindakan tegas, termasuk kekuatan fisik, untuk menghentikan pelaku perundungan, kekerasan, tindak kriminal, maupun kasus yang dianggap sudah di luar kendali sistem pendidikan biasa.

Dalam beberapa situasi, mereka bahkan menggunakan kemampuan bertarung dan teknik penanganan lapangan untuk melumpuhkan pelaku. Konsep ini dibangun atas gagasan bahwa guru dan aparat sekolah sudah tidak mampu mengendalikan pelaku kekerasan. Namun, kewenangan seperti ini tentu sulit dibayangkan ada dalam sistem pendidikan di dunia nyata, ya!

Target investigasi BPHP tidak terbatas pada murid saja. Karena di sepanjang cerita, berbagai masalah tidak selalu berasal dari murid nakal. Sehingga, sasaran investigasi BPHP adalah siapa pun yang dianggap berkontribusi terhadap rusaknya hak seseorang di lingkungan pendidikan.

Mulai dari guru yang menyalahgunakan kekuasaan, orang tua yang menghambat proses pendidikan, hingga pihak luar yang sengaja menutupi kasus kekerasan demi kepentingan pribadi. Karena itu, fungsi BPHP jauh melampaui lembaga disiplin siswa biasa.

Saat menerima laporan, pengawas BPHP Na Hwa Jin dan timnya dapat langsung diterjunkan ke sekolah yang bermasalah tanpa harus menunggu proses birokrasi panjang sebagaimana polisi pendidikan pada umumnya. Mereka bisa langsung mengumpulkan bukti, menyelidiki pihak yang terlibat, hingga mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menyelesaikan kasus.

Seluruh struktur BPHP memang dirancang untuk mengatasi sistem yang dianggap terlalu lambat dan tidak efektif dalam melindungi korban. Karena itulah para pengawas memiliki keleluasaan yang jauh lebih besar dibandingkan petugas pendidikan biasa.

BPHP tidak datang sebagai konsultan atau mediator, melainkan sebagai pihak berwenang yang mengambil tindakan dan memaksa perubahan apabila diperlukan. Sehingga dalam banyak kasus, keputusan BPHP memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan otoritas guru, kepala sekolah, maupun pihak administrasi sekolah.

Karena dibentuk melalui undang-undang khusus, keberadaan mereka memungkinkan intervensi langsung terhadap sistem yang dianggap gagal melindungi hak pendidikan siswa maupun guru.

BPHP turun tangan ketika seluruh sistem gagal menjalankan fungsinya dan sebuah kasus sudah tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme biasa. Hal ini terlihat sejak awal, ketika korban perundungan tidak mendapatkan perlindungan memadai dari pihak sekolah.

Bahkan, biro ini juga sudah menangani berbagai kasus serius, mulai dari perundungan ekstrem, manipulasi nilai, kejahatan digital, perjudian ilegal, hingga peredaran narkoba yang melibatkan siswa.

Cakupan kewenangan yang sangat luas tersebut membuat BPHP lebih menyerupai gabungan antara lembaga investigasi dan institusi pendidikan dibandingkan lembaga pendidikan pada umumnya.