Pencari kerja melamar pekerjaan di Job Fair di Smesco, Kamis (22/10/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)
Bonus demografi terjadi ketika proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif. Kondisi ini dapat menjadi keuntungan karena negara memiliki lebih banyak orang yang berpotensi bekerja, menghasilkan pendapatan, membayar pajak, dan mendorong aktivitas ekonomi. Namun, potensi tersebut tidak otomatis berubah menjadi pekerjaan.
Mengutip data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk Indonesia pada Semester I Tahun 2026 kembali bertambah dan kini menembus 290,1 juta jiwa. Di balik pertumbuhan tersebut, Indonesia masih menikmati bonus demografi dengan hampir tujuh dari sepuluh penduduk berada pada usia produktif.
Kondisi ini menjadi modal strategis untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, sepanjang mampu diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pembangunan yang inklusif. Namun, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, mengingatkan bahwa bonus demografi tidak otomatis menghasilkan kemajuan apabila tidak disertai kebijakan yang tepat.
"Bonus demografi bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi apabila penduduk usia produktif memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas, keterampilan yang sesuai kebutuhan industri, layanan kesehatan yang baik, serta kesempatan kerja yang memadai. Sebaliknya, apabila peluang tersebut tidak mampu kita kelola, bonus demografi justru dapat berubah menjadi tantangan sosial dan ekonomi," ujarnya.
Jadi agar bonus demografi benar-benar memberikan manfaat, perekonomian harus mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup dan berkualitas. Jika jumlah pencari kerja bertambah lebih cepat daripada kesempatan kerja yang tersedia, persaingan mendapatkan pekerjaan justru semakin ketat.
Akibatnya, anak muda yang baru lulus sekolah atau kuliah harus berhadapan dengan banyak pelamar lain untuk posisi yang sama. Dalam kajian Bappenas berjudul Outlook Ketenagakerjaan Indonesia 2026–2029: Dari Bonus Demografi ke Tantangan Kualitas Pekerjaan, Muhyiddin (Kementerian PPN/Bappenas RI), Muhammad Dio Rhiza Amrizal (The Indonesia Think Tank Institute), dan Johan Wahyuningrat (Kementerian PPN/Bappenas RI) menekankan bahwa tantangan Indonesia tidak cukup hanya berfokus pada penciptaan pekerjaan.
"Periode 2026–2029 menempatkan Indonesia pada fase penentuan dalam pengelolaan bonus demografi. Berbasis data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan diperkaya dengan literatur ekonomi pembangunan serta pembelajaran regional, artikel ini menunjukkan bahwa tantangan utama Indonesia telah bergeser dari sekadar job creation menuju job upgrading," jelasnya.
"Dalam konteks dunia kerja yang semakin volatil, tidak pasti, kompleks, dan ambigu (VUCA), kebijakan ketenagakerjaan yang hanya berfokus pada penyerapan tenaga kerja berisiko menghasilkan stabilitas semu," lanjutnya.
Jadi, Indonesia bukan hanya perlu menciptakan lebih banyak pekerjaan, tetapi juga meningkatkan kualitas pekerjaan yang tersedia. Bonus demografi akan sulit memberikan manfaat maksimal jika pertumbuhan jumlah tenaga kerja tidak diikuti kesempatan kerja yang produktif dan layak.