Kisi-kisi dan Contoh SKB Satpol PP CPNS 2024, Pelajari!

- Dengan latihan soal secara rutin, kamu akan semakin siap menghadapi ujian SKB Satpol PP CPNS 2024.
- Latihan soal dari IDN Times mencakup kisi-kisi dan materi penting yang akan diuji berdasarkan Permenpan RB No. 4 Tahun 2014.
- Contoh soal ini dapat membantu meningkatkan pemahamanmu tentang materi ujian dan memperbesar peluang sukses di ujian SKB Satpol PP CPNS 2024.
Sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi SKB Polisi Pamong Praja (Satpol PP) CPNS 2024? Latihan soal menjadi salah satu cara efektif untuk memastikan kamu siap menghadapi ujian.
IDN Times menyediakan kisi-kisi dan contoh soal lengkap dengan kunci jawabannya yang bisa kamu gunakan sebagai latihan. Semakin sering kamu berlatih, semakin siap dan percaya diri kamu saat tes nanti.
Dengan latihan yang rutin, pemahamanmu tentang materi ujian akan semakin dalam. Jadi, manfaatkan contoh soal ini untuk mengasah kemampuanmu dan tingkatkan peluang sukses di ujian SKB satpol pp CPNS 2024.
1. Kisi-kisi soal tes satpol pp CPNS 2024

Untuk kamu yang sedang mempersiapkan tes SKB Polisi Pamong Praja CPNS 2024, ada beberapa materi penting yang akan diuji berdasarkan Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No. 4 Tahun 2014. Materi ini meliputi berbagai topik yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban dan keamanan di daerah.
Beberapa materi yang diuji antara lain adalah tindakan non-yustitusi dan yustitusi, perencanaan induk, patroli, pengamanan dan pengawalan, pengendalian massa, deteksi dini, serta pemberdayaan kapasitas dan penyelenggaraan linmas. Dalam hal ini, yustitusi merujuk pada rangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban umum, serta menindak pelanggaran yang terjadi sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
2. Contoh SKB satpol pp CPNS 2024 bagian I

1. Seorang Nona bernama Cika usia 20 tahun datang ke Bidan untuk konsultasi gizi pra hamil. Dia ingin mempersiapkan kehamilannya dengan baik. Mira mempunyai berat badan 45 kg dengan tinggi badan 150 cm. Mira termasuk dalam kategori ...
a. Kurus - kekurangan BB tingkat berat
b. Kurus – kekurangan BB tingkat ringan
c. Obesitas – kelebihan BB tingkat ringan
d. Normal
e. Sakit
Jawaban: D
2. Konsep penyebab terjadinya penyakit dalam epidemiologi adalah seperti di bawah ini, kecuali....
a. Pejamu
b. Agent
c. Fisiologi
d. Lingkungan
e. Masyarakat
Jawaban: C
3. Sampah juga dapat mempengaruhi mutu air tanah. Untuk menghindari kontaminasi sampah pada air tanah, bagaimana cara pengolahannya?
a. Seepage pit
b. Cesspool
c. Septic tank
d. Compositing
e. Filter
Jawaban: D
4. Sehat itu sendiri dapat diartikan bahwa suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Definisi di atas merupakan definisi sehat menurut....
a. President’s Communision On Health Need Of Nation Stated
b. UU No.27, 1996 tentang Kesehatan
c. Pengertian sehat secara luas
d. WHO
e. Kemenkes
Jawaban: D
5. Dalam konsep penyuluhan bagaimana cara agar semua konsep bisa terlaksana dengan baik?
a. Melalui pendekatan
b. Mengenal daerah tertentu
c. Berbicara dengan bahasa formal
d. A, B, dan C benar
e. Memberi uang pada warga
Jawaban: D
6. Promosi kesehatan merupakan program pelayanan puskesmas dengan salah satu kegiatannya, yaitu...
a. Pencegahan penyakit
b. Pembagian makanan bergizi
c. Rujukan
d. Penyuluhan
e. Pengawasan saluran pembuangan air
Jawaban: D
7. Dalam menjalankan tugas pokok puskesmas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu sebagai berikut, kecuali...
a. Tempat
b. Biaya
c. Tenaga kesehatan
d. Alat medis
e. Lingkungan
Jawaban: E
8. Secara administratif puskesmas bertanggung jawab kepada...
a. Bupati
b. Dinas kesehatan tk.1
c. Rumah sakit pusat
d. Benar semua
e. Dinas kesehatan tk.2
Jawaban: E
9. Program kegiatan pelayanan kesehatan dengan upaya peningkatan dan perbaikan gizi masyarakat di puskesmas meliputi di bawah ini, kecuali...
a. Pelacakan gizi buruk
b. Penyuluhan kesehatan jiwa
c. Penimbangan
d. Penanggulangan Anemia gizi besi
e. Surveilans gizi masyarakat
Jawaban: B
10. Berikut adalah beberapa pertimbangan dalam dalam menentukan cakupan wilayah puskesmas, kecuali...
a. Pembangunan infrastruktur lain
b. Frekuensi penyakit
c. Keadaan geografis
d. Jumlah penduduk
e. Penetapan bupati/walikota
Jawaban: B
11. Puskesmas di desa X menerima banyak pasien pelajar yang luka-luka akibat kekerasan. Diketahui penyebab pelajar banyak terluka dikarenakan beberapa pelajar berada di bawah pengaruh alkohol. Apakah perencanaan tindakan yang perlu dilakukan tenaga kesehatan atau puskemas agar kasus tersebut tidak terulang lagi di desa X?
a. Merubah budaya yang ada
b. Melakukan konseling dan rehabilitasi pada siswa yang menggunakan alkohol
c. Minta bantuan polisi untuk mengatasi tindak kekerasan dan penggunaan alkohol
d. Pengobatan intensif bagi pelajar yang mengalami luka-luka
e. Penyuluhan untuk seluruh siswa dan masyarakat tentang pengaruh buruk zat adiktif dan kekerasan
Jawaban: E
12. Berikut adalah yang termasuk dari program pengobatan puskesmas, kecuali?
a. Puskesmas Keliling (Puskel)
b. Unit Gawat Darurat (UGD)
c. Rawat Jalan Poli Gigi
d. Pengobatan Rawat Inap
e. Rawat Jalan Poli Umum
Jawaban: D
13. Terdapat kasus terjadinya penyakit menular di desa Y. Pihak puskesmas dan tenaga kesehatan lain melakukan pengamatan secara sistematis dengan mengumpulkan data dari beberapa tahun yang lalu dan dari berbagai sumber terpercaya mengenai kuantitas dan penyebab penyakit menular di desa tersebut agar dapat diberlakukan program penanggulangan yang lebih efektif dan efisien ke depannya. Disebut teknik apakah yang dilakukan oleh pihak puskesmas?
a. Pendidikan kesehatan
b. Perubahan budaya
c. Surveilans Epidemiologi
d. Pengawasan kesehatan masyarakat dan social
e. Wawancara
Jawaban: C
14. Ada sebuah kasus di daerah P yang menyebabkan anak-anak di daerah tersebut lemas atau tidak bersemangat, setelah diperiksa ternyata dalam tubuh mereka kurang ditemui zat besi serta protein akibat dari bahan makanan yang mereka tidak tergolong kedalam 4 Sehat 5 Sempurna, apa upaya puskesmas yang harus dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut?
a. Peningkatan Poli Gigi
b. Kesehatan Lingkungan
c. Keluarga Berencana
d. Upaya Peningkatan Gizi
e. Pencegahan Penyakit Menular
Jawaban: D
3. Contoh SKB Satpol PP CPNS 2024 bagian II

15. Kesehatan lingkungan adalah cara suatu program yang diperkenalkan di puskesmas untuk memantau keadaan lingkungan sekitar agar terhindar dari suatu masalah, berikut adalah upaya dari program kesehatan lingkungan adalah?
a. Survei penyakit manula
b. Pemeriksaan gigi pada pasien
c. Imunisasi Berkala
d. Vaksin Campak pada balita
e. Pengawasan SPAL (saluran pembuangan air limbah)
Jawaban: E
16. Ada beberapa pelayanan kesehatan yang ditawarkan oleh sebuah puskesmas, berikut adalah pelayanan dari sebuah puskesmas, kecuali?
a. Kuratif (pengobatan)
b. Promotif (peningkatan kesehatan)
c. Rehabilitatif (pemulihan kesehatan)
d. Kooperatif (mengumpulkan uang)
e. Preventif (upaya pencegahan)
Jawaban: D
17. Ada berapa tugas pokok dalam puskesmas?
a. 90
b. 20
c. 4
d. 102
e. 1
Jawaban: B
18. Agar jangkauan yankes/pelayanan kesehatan merata dan meluas, maka puskesmas ditunjang oleh?
a. Bidan Desa
b. Puskesmas Keliling
c. Wakil presiden beserta menterinya
d. Posyandu/Dasa Wisma
e. Polides (Pondok Bersalin Desa)
Jawaban: C
19. Puskesmas dipimpin oleh seorang yang ditunjuk oleh pemerintah agar menjadikan puskesmas untuk selalu melayani kebutuhan kesehatan pasiennya, maka tugas dan peran pemimpin puskesmas adalah berikut ini, kecuali?
a. Mengatur pelayanan puskesmas
b. Membuat perencanaan puskesmas
c. Menggerakan Pegawai puskesmas
d. Mengevaluasi kinerja puskesmas
e. Memperkaya diri sendiri dari keuntungan puskesmas
Jawaban: E
20. Apa kesulitan yang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan milenium pada tahun 2015?
a. Peran masyarakat lebih yang memperhatikan dirinya sendiri.
b. Pemerintah tidak mampu mengatasi masalah yang terjadi.
c. Tidak bisa memenuhi komitmen yang ditujukan.
d. Menanggung beban utang pembayaran yang sangat besar.
e. Masyarakat kurang antusias terhadap program pembangunan milenium
Jawaban: D
21. Sdr. Anwar, S.Sos., M.Si merupakan pegawai negeri sipil polisi pamong praja dengan pangkat dan golongan Pembina, IV/a. Berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai memperoleh angka kredit 426. Berdasarkan hal tersebut, maka pegawai negeri sipil bersangkutan dapat menjadi Polisi Pamong Praja Keahlian dengan jenjang….
A. Polisi Pamong Praja Ahli Pertama
B. Polisi Pamong Praja Ahli Muda
C. Polisi Pamong Praja Ahli Madya
D. Polisi Pamong Praja Ahli Utama
E. Polisi Pamong Praja Ahli Penyelia
Jawaban: C
22. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di kota .....
A. Jakarta
B. Bandung
C. Surabaya
D. Yogyakarta
E. Madiun
Jawaban: D
23. Menurut Aristoteles, secara garis besar keadilan dibagi menjadi dua macam. Adapun
keadilan yang dilakukan dengan cara memberikan sesuatu tanpa melihat kedudukan
sosial, jenjang pendidikan, dan jabatan seseorang disebut….
A. keadilan distributif
B. keadilan komutatif
C. keadilan ekstraktif
D. keadilan regulatif
E. keadilan regresif
Jawaban: B
24. Sejarah Polisi Pamong Praja didirikan pada tanggal....
A. 2 Januari 1945
B. 3 Maret 1950
C. 3 April 1948
D. 28 Oktober 1948
E. 16 Agustus 1950
Jawaban: B
25. Angka kredit yang diperoleh dari mengikuti pendidikan sekolah serta mendapatkan ijazah SLTA atau jenjang pendidikan sederajat adalah….
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25
E. 30
Jawaban: D
26. Dalam melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko yang tinggi, maka polisi pamong praja dapat meminta bantuan personel dan peralatan dari….
A. Kementerian Dalam Negeri
B. Kejaksaan Republik Indonesia
C. Mahkamah Agung Republik Indonesia
D. Tentara Nasional Indonesia
E. Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Jawaban: D
27. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh Polisi Pamong Praja adalah menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Makna dari kata menindak dalam wewenang sebagaimana dimaksud, yaitu….
A. melakukan tindakan hukum terhadap pihak yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat untuk diproses melalui peradilan
B. melakukan tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan terhadap para pihak yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
C. melakukan tindakan berupa pemberian surat teguran terhadap pihak yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
D. melakukan tindakan berupa pemberian surat peringatan terhadap pihak yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
E. melakukan tindakan penjagaan dan pemulihan terhadap pihak yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, namun tidak sampai proses peradilan
Jawaban: A
4. Contoh SKB Satpol PP CPNS 2024 bagian III

28. Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal ......
A. Jan Pieterszoon Coen
B. Herman Willem Daendels
C. Pieter Both
D. Van Der Capellen
E. Van Den Bosch
Jawaban: C
29. Tugas dari seorang PPNS Polisi Pamong Praja adalah melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan-perundangan. Pengertian dari penyidikan adalah….
A. serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
B. tindakan untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
C. serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
D. serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutus tindak pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.
E. pernyataan yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
Jawaban: C
30. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No ....
A. UU No 2/1971
B. UU No 5/1972
C. UU No 8/1973
D. UU No 5/1974
E. UU No 5/1978
Jawaban: D
31. Untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokokpokok Kepolisian. Maka padatahun 1962, nama Detasemen Polisi Pamong Praja diubah menjadi....
A. Kesatuan Pagar Baya
B. Kesatuan Pagar Praja
C. Kesatuan Polisi Daerah
D. Penjaga Keamanan Kapanewon
E. Detasemen Polisi Keamanan Daerah
Jawaban: A
32. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dimuat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor….
a. 4200
b. 5013
c. 6205
d. 7023
e. 8055
Jawaban: C
33. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) merupakan perangkat daerah di bidang....
A. Penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
B. Penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum
C. Hukum perdata
D. Pertahanan
E. Semua jawaban benar
Jawaban: A
34. Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh ......
A. Bupati/Walikota
B. Ketua DPRD
C. Sekretaris Daerah
D. Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPRD
E. Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah
Jawaban: E
35. Pada masa kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948, di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pembentukan yang pertama pada tangga l....
A. 18 Agustus 1945
B. 22 Agustus 1945
C. 30 Oktober 1948
D. 10 November 1948
E. 28 Oktober 1949
Jawaban: C
36. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh ....
A. Gubernur
B. Ketua DPRD
C. Sekretaris Daerah
D. Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
E. Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPRD
Jawaban: D
37. Dalam rangka mendukung kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana minimal yang meliputi hal-hal berikut ini, kecuali….
A. gedung kantor
B. kendaraan roda dua
C. kendaraan roda empat
D. perlengkapan operasional
E. rumah dinas
Jawaban: C
38. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, terdapat ketentuan bahwa dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja bertindak sebagai….
A. Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah
B. Unit bantuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah
C. Juru Sita Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah
D. Kepala Regu Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah
E. Komandan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah
Jawaban: A
39. UUD 1945 yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah terdapat pada pasal ....
A. Pasal 16 UUD 1945
B. Pasal 17 UUD 1945
C. Pasal 18 UUD 1945
D. Pasal 19 UUD 1945
E. Pasal 20 UUD 1945
Jawaban: D
40. Yang bukan merupakan persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah ....
A. Berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat
B. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan
C. Pendidikan berasal dari sekolah atau perguruan tinggi yang terakreditasi
D. Berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun
E. Semua jawaban salah
Jawaban: C
Dengan latihan yang konsisten, kamu akan semakin siap menghadapi SKB Satpol PP CPNS 2024. Jangan ragu untuk terus berlatih dan persiapkan diri sebaik mungkin. Semoga sukses dan raih hasil terbaik di ujian nanti!