Perselingkuhan merupakan perbuatan tercela yang tidak patut dilakukan oleh siapa pun. Sayangnya, fenomena ini masih saja terjadi dan dilakukan oleh beberapa orang. Namun, bagamana jika perselingkuhan dilakukan oleh pejabat yang berwenang?
Bagaimana jika PNS yang berselingkuh? Apakah bisa dipecat? Simak ketentuannya dalam artikel ini.
Perselingkuhan yang dilakukan oleh PNS dapat dilaporkan secara hukum apabila ada perbuatan zina di dalamnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang hidup bersama dengan perempuan yang bukan istrinya atau dengan laki-laki yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.
Ada pun yang dimaksud adalah melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Bagi mereka yang melanggar aturan tersebut, maka berpotensi menerima hukuman disiplin.
PNS yang melanggar aturan yang berlaku dapat dikenakan hukuman disiplin dengan kategori ringan, sedang, atau berat.
Hukuman Disiplin Ringan
Hukuman Disiplin Sedang
Hukuman Disiplin Berat
Berdasarkan Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, PNS yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dapat dijatuhi hukuman disiplin berat. Penting untuk tahu apakah PNS tersebut melakukan perselingkuhan sekaligus berbuat zina.
Dengan itu, PNS yang melanggar aturan berisiko diturunkan jabatannya setingkat lebih rendah selama 12 tahun atau pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, atau pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. PNS juga bisa diberhentikan sementara apabila terbukti melakukan tindak pidana.
Demikian informasi seputar PNS dan aturan yang berlaku. Catat baik-baik, ya!