4 Tanda Bahaya Demokrasi menurut Buku How Democracies Die

Demokrasi membutuhkan aturan yang disepakati bersama agar kekuasaan tidak dijalankan semaunya oleh pihak yang sedang memerintah. Aturan tersebut mencakup konstitusi, undang-undang, proses pemilihan umum, serta mekanisme hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan lembaga negara lainnya. Pemimpin yang menghormati prinsip demokrasi seharusnya bersedia mengikuti ketentuan tersebut, termasuk ketika keputusan yang dihasilkan tidak menguntungkan kepentingan politiknya. Sikap sebaliknya perlu diwaspadai ketika seorang politisi mulai mempertanyakan atau menolak aturan hanya karena dianggap menghambat ambisi kekuasaannya.

Penolakan terhadap aturan demokrasi dapat terlihat melalui pernyataan maupun tindakan. Misalnya, seorang kandidat menolak berkomitmen menerima hasil pemilu yang sah apabila dirinya kalah, mengancam akan mengabaikan keputusan pengadilan, atau berusaha mengubah ketentuan konstitusi demi mempertahankan jabatan. Kritik terhadap undang-undang dan usulan perubahan konstitusi sebenarnya merupakan bagian dari proses politik yang sah, selama dilakukan melalui mekanisme yang berlaku. Tanda bahayanya muncul ketika aturan hanya dianggap penting saat menguntungkan pihak sendiri, sedangkan ketentuan yang membatasi kekuasaan justru berusaha disingkirkan.

Persaingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi karena setiap kelompok politik memiliki gagasan, kepentingan, dan program pemerintahan yang berbeda. Keberadaan oposisi dibutuhkan agar kebijakan pemerintah dapat diperiksa, dikritik, dan diperdebatkan secara terbuka. Seorang pemimpin demokratis semestinya mengakui bahwa pihak yang berbeda pilihan politik tetap memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Kemenangan dalam pemilu tidak membuat sebuah kelompok memiliki hak eksklusif untuk menentukan siapa yang boleh bersuara atau terlibat dalam kehidupan politik.

Tanda bahaya muncul ketika lawan politik tidak lagi dipandang sebagai pesaing yang sah, melainkan dicap sebagai musuh negara, pengkhianat, atau ancaman yang harus disingkirkan. Tuduhan semacam itu dapat digunakan untuk membenarkan tindakan yang merugikan kelompok oposisi, termasuk menghalangi partisipasi mereka dalam pemilu atau membatasi ruang geraknya di lembaga pemerintahan. Perbedaan pendapat juga berisiko diperlakukan sebagai bentuk permusuhan, bukan bagian dari kebebasan berpolitik. Ketika legitimasi lawan terus-menerus disangkal, persaingan yang seharusnya berlangsung melalui gagasan dan aturan dapat berubah menjadi upaya saling menyingkirkan.

Kekerasan politik menjadi ancaman serius bagi demokrasi karena dapat digunakan untuk mengintimidasi pihak yang berbeda pandangan. Dalam sistem demokratis, perbedaan pendapat seharusnya diselesaikan melalui perdebatan, proses hukum, dan mekanisme politik yang tersedia, bukan dengan ancaman fisik. Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk memastikan pendukungnya tidak menggunakan kekerasan sebagai cara menekan lawan. Sikap terhadap tindakan kelompok pendukung karena itu dapat menjadi salah satu petunjuk penting untuk menilai komitmen seorang politisi terhadap prinsip demokrasi.

Indikator ini tidak hanya terlihat ketika seorang pemimpin secara terbuka menyerukan serangan terhadap kelompok tertentu. Sikap membiarkan kekerasan, memberikan pembenaran kepada pelaku, atau menolak mengecam tindakan intimidasi yang dilakukan pendukungnya juga perlu diperhatikan. Contohnya, kelompok politik yang menyerang peserta demonstrasi atau mengancam pihak yang berbeda pilihan tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Pembiaran semacam itu dapat menciptakan kesan bahwa kekerasan merupakan cara yang bisa diterima untuk mencapai tujuan politik. Ruang demokrasi pun semakin menyempit ketika masyarakat merasa tidak aman untuk menyampaikan pendapat atau menyatakan dukungan terhadap kelompok yang berbeda.

Kebebasan sipil merupakan salah satu fondasi demokrasi karena warga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, membentuk organisasi, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Pers juga memiliki peran penting sebagai pengawas kekuasaan melalui pemberitaan, investigasi, dan penyampaian kritik kepada publik. Keberadaan media yang independen memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang, termasuk mengenai kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah. Kondisi ini membuat pembatasan kebebasan sipil dan media menjadi tanda bahaya yang perlu diperhatikan.

Upaya membatasi kebebasan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari intimidasi terhadap jurnalis, tekanan hukum kepada media kritis, hingga aturan yang menghambat aktivitas kelompok oposisi. Pembatasan tidak selalu dilakukan melalui pelarangan secara terang-terangan karena tekanan ekonomi, ancaman pencabutan izin, atau penggunaan proses hukum secara tidak adil juga dapat membuat media enggan memberitakan isu sensitif. Warga pun bisa mengalami pembatasan ketika hak untuk berkumpul dan menyampaikan kritik dipersempit. Situasi semacam ini berbahaya karena lembaga dan aktivitas demokrasi mungkin masih terlihat berjalan, tetapi kemampuan masyarakat untuk mengawasi pemerintah semakin melemah.

Melalui How Democracies Die, Levitsky dan Ziblatt mengingatkan bahwa kehancuran demokrasi tidak selalu diawali oleh peristiwa besar yang langsung terlihat oleh masyarakat. Pemimpin yang terpilih melalui pemilu justru dapat melemahkan institusi demokrasi secara bertahap, sementara aturan dan lembaga formalnya masih dipertahankan. Empat tanda bahaya demokrasi menurut buku How Democracies Die dapat digunakan untuk mengenali perilaku politik yang berpotensi mengancam demokrasi sebelum kerusakannya semakin sulit diperbaiki. Demokrasi tidak hanya bergantung pada siapa yang memenangkan pemilu, tetapi juga pada bagaimana kekuasaan dijalankan setelah kemenangan diperoleh. Kira-kira isi buku tersebut relate gak, nih sama situasi negara kita sekarang?