Tanda Biaya Hidup Naik akibat Putusan Politik, Bukan Lifestyle

Uang belanja Rp50 ribu sekarang harus diutak-atik supaya cukup untuk membeli lauk dan sayur. Kamu membeli tempe sekitar Rp5 ribu, tahu Rp5 ribu, telur beberapa butir sekitar Rp8–Rp10 ribu, lalu menyisihkan sisanya untuk kangkung, wortel, atau bumbu dapur. Beras pun harus dibeli terpisah kalau stok di rumah habis. Harga tersebut merupakan perkiraan dan bisa berbeda menurut daerah serta ukuran pembelian. Ketika harga telur, minyak goreng, cabai, atau beras naik, pilihan yang tersisa biasanya mengurangi jumlah belanja atau mengganti lauk dengan bahan yang lebih murah. Padahal, kamu tidak sedang membeli barang yang lebih mewah; kamu hanya berusaha menyediakan makanan bergizi untuk keluarga atau diri sendiri.

Di sinilah keputusan politik ikut menentukan seberapa berat beban belanja yang harus ditanggung masyarakat. Pemerintah punya kewenangan dalam menetapkan kebijakan impor pangan, mengelola cadangan beras, mengatur distribusi, dan menjalankan operasi pasar untuk membantu menjaga pasokan serta harga. Jika keputusan impor terlambat diambil ketika pasokan dalam negeri tidak mencukupi, atau distribusi dan pengawasan pasar tidak berjalan efektif, masyarakat bisa menghadapi harga tinggi saat membeli kebutuhan sehari-hari. Ironisnya, orang yang paling terdampak justru mereka yang tidak punya banyak pilihan untuk mengurangi belanja karena uang mereka memang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kebijakan pangan tidak berhasil menjaga keterjangkauan harga, masyarakat akhirnya harus menyesuaikan isi piring mereka dan mengorbankan kebutuhan lain dari uang yang sama.

Setiap bulan, kamu harus menyisihkan uang untuk membeli bensin atau ongkos naik transportasi umum sebelum memikirkan pengeluaran lainnya. Misalnya, kamu menghabiskan satu liter Pertalite seharga Rp10 ribu setiap hari untuk pergi bekerja selama 26 hari. Totalnya mencapai Rp260 ribu sebulan. Kalau harga bensin naik Rp1 ribu per liter, pengeluaranmu bertambah Rp26 ribu meskipun jarak rumah ke kantor dan jumlah hari kerjamu tidak berubah. Kenaikannya mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang, tetapi Rp26 ribu bisa digunakan untuk membeli telur, tempe, sayuran atau hal lainnya. Beban ini juga belum termasuk parkir, biaya perawatan motor, dan ongkos perjalanan lain yang harus dibayar dari penghasilan yang sama.

Harga energi berkaitan dengan keputusan politik, terutama ketika pemerintah menetapkan harga BBM bersubsidi, mengubah skema subsidi, atau menentukan kebijakan tarif transportasi publik. Ketika subsidi dikurangi atau harga BBM dinaikkan, pengguna kendaraan harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk kebutuhan yang sama. Dampaknya bisa merembet ke ongkos angkutan dan biaya distribusi barang yang kemudian dibebankan kepada konsumen. Masyarakat akhirnya menanggung kenaikan dari dua arah, yakni biaya untuk berangkat bekerja bertambah, sementara harga barang yang dibeli juga berpotensi ikut naik. Menyuruh pekerja berhemat dengan mengurangi perjalanan tidak banyak membantu jika perjalanan tersebut memang diperlukan untuk mencari nafkah.

Kamu sudah mematikan lampu saat meninggalkan kamar, jarang menggunakan kipas angin, dan hanya menyalakan peralatan listrik seperlunya. Namun, pengeluaran listrik tetap perlu diperiksa ketika tagihan atau biaya token terasa lebih besar. Pada rumah tangga yang menggunakan listrik prabayar, misalnya, uang Rp100 ribu biasanya dialokasikan untuk kebutuhan listrik selama periode tertentu. Jika tarif yang berlaku naik, jumlah uang yang sama dapat menghasilkan energi listrik lebih sedikit. Akibatnya, kamu perlu membeli token lebih sering atau memangkas pemakaian agar anggaran tidak jebol. Bagi penghuni kos yang membayar listrik melalui pemilik tempat tinggal, perubahan tarif atau skema pembayaran juga bisa berujung pada kenaikan biaya bulanan.

Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan tarif listrik dan menentukan rumah tangga atau golongan pelanggan yang berhak memperoleh subsidi. Keputusan mengenai penyesuaian tarif maupun perubahan sasaran subsidi dapat memengaruhi pengeluaran masyarakat secara langsung. Jika biaya energi yang sebelumnya disubsidi harus ditanggung lebih besar oleh pelanggan, anggaran rumah tangga akan ikut tertekan meskipun pemakaiannya tetap. Masalahnya bukan sekadar apakah seseorang cukup disiplin mematikan lampu, melainkan juga berapa biaya yang harus dibayar untuk memperoleh kebutuhan dasar. Ketika tarif atau bantuan berubah, masyarakat seharusnya bisa mengetahui alasan perubahan tersebut, siapa yang terdampak, dan seberapa besar tambahan pengeluaran yang perlu disiapkan.

Kamu membeli sabun, deterjen, minyak goreng, atau kebutuhan rumah tangga lain dengan merek dan ukuran yang sama seperti bulan lalu. Namun, harga di rak toko bisa berubah ketika biaya bahan baku, produksi, distribusi, atau pungutan yang berkaitan dengan barang tersebut ikut berubah. Sebagai ilustrasi, jika belanja kebutuhan rumah tangga yang biasanya Rp200 ribu bertambah 5 persen, kamu perlu mengeluarkan Rp210 ribu untuk membeli barang dengan nilai belanja yang sama. Tambahan Rp10 ribu mungkin terlihat sepele, tetapi kenaikan itu terasa berbeda ketika terjadi bersamaan dengan naiknya harga makanan dan ongkos perjalanan. Jika ukuran kemasan justru diperkecil sementara harganya tetap, kamu juga membayar lebih mahal untuk jumlah barang yang lebih sedikit.

Keputusan politik dapat memengaruhi biaya tersebut melalui kebijakan pajak, bea masuk, dan aturan perdagangan. Ketika pungutan atas barang atau bahan baku tertentu meningkat, pelaku usaha bisa meneruskan sebagian biaya tambahan kepada pembeli melalui kenaikan harga. Kebijakan impor juga dapat memengaruhi harga barang yang bahan bakunya bergantung pada pasokan luar negeri. Artinya, keputusan yang dibuat dalam penyusunan aturan ekonomi bisa berakhir pada jumlah uang yang harus dikeluarkan masyarakat di toko atau pasar. Konsumen tidak selalu mengetahui hubungan tersebut karena perubahan harga terlihat langsung, sedangkan proses kebijakan di belakangnya jauh dari kegiatan belanja sehari-hari. Itulah sebabnya dampak aturan pajak dan perdagangan perlu dinilai berdasarkan biaya yang akhirnya ditanggung masyarakat, bukan hanya penerimaan yang diperoleh negara atau manfaat yang dijanjikan.

Terakhir, tanda biaya hidup naik akibat putusan politik adalah kebutuhan yang makin mahal, namun tidak sebanding dengan kenaikan penghasilan. Kamu sudah mengganti lauk daging ayam dengan tempe lebih sering beberapa kali dalam sebulan, mengurangi jajan, dan menunda membeli hal-hal yang sifatnya kebutuhan tersier. Meski begitu, uang bulanan tetap terasa kurang karena kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Misalnya, penghasilan Rp2,5 juta harus dibagi untuk biaya kos Rp800 ribu, makan Rp900 ribu, transportasi Rp300 ribu, serta listrik, paket internet, dan kebutuhan lain Rp300 ribu. Totalnya sudah Rp2,3 juta, sehingga hanya tersisa Rp200 ribu untuk kebutuhan mendadak atau tabungan. Jika pengeluaran makan dan transportasi naik Rp150 ribu, sisa uangmu tinggal Rp50 ribu. Dalam kondisi seperti ini, sedikit saja kenaikan harga membuat kamu tak bisa menabung meski hanya sedikit, apalagi jika ada kebutuhan mendadak seperti harus berobat karena sakit atau memperbaiki kendaraan.

Kebijakan upah minimum ikut menentukan seberapa besar penghasilan minimum yang diterima sebagian pekerja, sedangkan kebijakan ekonomi dan pengendalian inflasi berpengaruh terhadap daya beli. Ketika kenaikan upah tidak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan, pekerja bisa menerima nominal gaji yang lebih besar tanpa merasakan perbaikan berarti dalam kehidupan sehari-hari. Situasinya lebih berat bagi pekerja informal, pekerja harian, atau orang yang pendapatannya tidak naik secara rutin. Jadi, masalah biaya hidup tidak cukup dijawab dengan anjuran membuat anggaran atau mencari penghasilan tambahan. Kebijakan publik juga perlu dinilai apakah masyarakat masih mampu memenuhi kebutuhan dasar dengan penghasilan yang mereka peroleh.

Masalahnya, masyarakat tidak bisa terus-menerus diminta berhemat ketika harga kebutuhan pokok dan biaya untuk bekerja semakin membebani penghasilan. Keputusan politik seharusnya tidak berhenti pada pengumuman kebijakan atau target ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan apakah dampaknya membuat kehidupan sehari-hari semakin sulit bagi masyarakat berpenghasilan terbatas. Sebab, bagi mereka, kenaikan pengeluaran bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan bisa berarti berkurangnya lauk di meja makan atau tertundanya kebutuhan penting lainnya. Menurutmu, kebijakan apa yang paling perlu dievaluasi agar biaya hidup masyarakat tidak semakin berat?