1 Tahun Menjabat, Menhan: yang Menilai Kinerja Atasan, Bukan Saya

22 Okt 2025, 20:21 WIB

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin usai menerima kunjungan Menhan Afrika Selatan, Matsie Angelina Motshekga di kantor Kemhan, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengaku tak pantas mengukur kinerjanya sendiri selama satu tahun memimpin Kementerian Pertahanan. Hanya Presiden Prabowo Subianto dan pihak tertentu yang pernah bekerja sama dengannya yang bisa menilai.

"Saya ndak bisa menilai diri saya sendiri. Jadi silakan kepada yang merasakan," ujar Sjafrie ketika menjawab pertanyaan IDN Times, Rabu (22/10/2025).

Purnawirawan jenderal bintang empat itu menyebut, akan memenuhi semua program yang ditugaskan kepada dirinya. Salah satunya menentukan kebijakan nasional di bidang pertahanan dan stabilitas.

"Salah satu tugas saya kan menentukan kebijakan nasional di bidang pertahanan dan stabilitas (keamanan). Lalu, Panglima bisa menjalankan kebijakan operasi ini sampai target yang dipastikan satu hingga lima tahun ke depan. Mudah-mudahan itu bisa dicapai," tutur dia.

Sjafrie pun menyerahkan penilaian kinerjanya kepada masyarakat. Bila ada yang terlihat masih kurang akan diperbaiki.

"Nanti, kami evaluasilah," katanya.

1. Sjafrie masuk daftar menteri dengan kinerja buruk di bidang sosial politik

Hasil survei mengenai kinerja menteri di era kepemimpinan Prabowo oleh CELIOS. (Tangkapan layar laporan CELIOS)

Sementara, berdasarkan hasil survei yang dirilis Celios pada Senin, 20 Oktober 2025 mengenai satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, Sjafrie masuk daftar menteri terburuk di bidang sosial dan politik. Total ada 13 menteri yang dinilai memiliki kinerja buruk, termasuk mantan Pangdam Jaya itu.

Sjafrie mendapatkan skor minus 14. Sedangkan, menteri dengan kinerja terburuk adalah Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, dengan skor minus 39. Di bawah Fadli, terdapat Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid dengan skor minus 15.

Penilaian itu diperoleh dari hasil survei terhadap panel ahli yang berjumlah 30 orang. Pertanyaan yang ditanyakan kepada panel ahli ada dua. Pertama, menurut Anda, siapa menteri dengan kinerja terbaik di bidang sosial dan politik di kabinet Prabowo-Gibran? Pertanyaan kedua, yakni menurut Anda siapa menteri dengan kinerja terburuk di bidang sosial dan politik di dalam kabinet Prabowo-Gibran selama satu tahun pertama.

Responden diberi opsi semua nama menteri dan kepala badan di bidang sosial, serta politik periode masa jabatan 2024-2029. Selanjutnya, responden memilih masing-masing satu menteri.

2. Kinerja kabinet Prabowo-Gibran diberi skor 3

Muhamad Soleh merapikan barang dagangannya termasuk pigura foto Presiden Prabowo-Gibran. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Sementara, secara keseluruhan, kinerja Prabowo-Gibran dalam survei Celios mendapatkan nilai buruk, yakni 3 dari 10. Angka itu turun dari survei 100 hari pertama yang sebelumnya berada di angka 5.

Direktur Kebijakan Fiskal Celios Media Wahyu Askar menjelaskan penurunan nilai tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi antar lembaga, komunikasi publik yang tidak konsisten, serta lambatnya realisasi sejumlah program prioritas.

"Pak Prabowo Subianto mendapatkan skor 3 dari 10, sementara Gibran 2 dari 10. Selama setahun terakhir, banyak kebijakan yang belum menunjukkan dampak nyata bagi publik," ujar Wahyu, ketika memberikan keterangan pers, Minggu, 19 Oktober 2025.

3. Bahlil hingga Pigai agar dicopot

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan SPBU swasta akan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) mentah dari PT Pertamina (Persero). (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Survei yang melibatkan 1.338 responden di 34 provinsi itu juga menyoroti 10 pejabat dengan kinerja terburuk, yang direkomendasikan untuk di-reshuffle.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, termasuk di antaranya, bersama Menteri HAM Natalius Pigai dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Celios menilai Bahlil gagal menjaga stabilitas sektor energi dan komunikasi kebijakan yang kerap menimbulkan kebingungan publik. Sejumlah keputusan dinilai tidak selaras dengan kebutuhan daerah, seperti pengelolaan LPG, proyek transisi energi yang mandek, hingga ketahanan listrik di kawasan 3T yang belum membaik.

Sementara, Dadan Hindayana menjadi sorotan karena munculnya kasus keracunan massal yang diduga berasal dari makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

Celios mencatat 64 persen responden menilai program MBG belum tepat sasaran, sedangkan 71 persen menyoroti lemahnya standar gizi dan pengawasan kualitas makanan. Askar menilai program tersebut baik secara ide, tetapi buruk dalam pelaksanaan.

"Program MBG bisa menjadi warisan besar pemerintahan Prabowo, tetapi eksekusinya amburadul. Insiden keracunan di beberapa sekolah menunjukkan lemahnya kontrol kualitas dan kesiapan dapur umum di daerah," kata Wahyu.