Jakarta, IDN Times – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi persoalan serius di Indonesia. Dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas warga, hingga memicu persoalan diplomatik akibat kabut asap yang menyebar ke negara tetangga.
Berikut 10 fakta karhutla yang tengah melanda Indonesia saat ini.
Empat petugas gugur saat menangani kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, pada Kamis, (15/10/2026).
Selain empat petugas yang meninggal dunia, dua petugas lainnya mengalami luka bakar dan menjalani perawatan medis intensif. Total enam petugas menjadi korban dalam operasi pemadaman tersebut.
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya menempatkan keselamatan personel sebagai prioritas utama dalam setiap operasi penanggulangan bencana, termasuk penanganan karhutla.
Ketika Indonesia tengah dilanda bencana, publik dikagetkan dengan dugaan korupsi yang terjadi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dugaan korupsi ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (13/10/2026), dan menetapkan lima tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan dana kebencanaan di BNPB. Barang bukti yang disita meliputi uang Rp3,3 miliar, emas, serta aset kripto senilai sekitar Rp1 miliar.
Tercatat ada 13 pihak yang diduga terlibat dan kemudian ditangkap dalam kasus ini. Di antaranya yaitu Sekretaris Utama BNPB Rustia, dan tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto, Bima Setiawan.
Kementerian Kesehatan mencatat 277.075 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak karhutla. Data tersebut tercatat hingga Senin lalu (12/10/2026).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 62.400 kasus atau 22,5 persen dialami anak berusia 0–5 tahun. Asap karhutla mengandung partikel halus PM2.5 yang dapat memicu batuk, sesak napas, dan memperburuk asma.
Bayi, balita, ibu hamil, lansia, serta penderita penyakit paru kronis termasuk kelompok rentan yang terdampak paparan asap karhutla.
BMKG menyebut, sebaran asap karhutla sempat memasuki wilayah Jawa bagian barat, termasuk Jabodetabek pada Jum’at (16/10/2026).
BNPB pun mengimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya bagi kelompok rentan. Terutama anak-anak, lansia, ibu hamil dan penderita riwayat penyakit pernapasan dan jantung.
Titik panas ditemukan di sejumlah wilayah Indonesia. Pada Jumat (16/10/2026), tercatat 478 titik panas, dengan Sumatra Selatan menjadi provinsi dengan jumlah terbanyak, yakni 189 titik.
Namun, sejak Sabtu (17/10/2026) asap mulai menjauh dan sisanya masih terdeteksi di pesisir barat Banten pada ketinggian sekitar 10.000–18.000 kaki atau 3–5,4 kilometer.
Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengenai luas lahan yang masih terbakar akibat karhutla. Per 12 Oktober 2026, luas lahan yang masih ditangani satuan tugas tercatat 639,23 hektare.
Kebakaran terbesar terjadi di Kalimantan Tengah, termasuk titik api baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan. Prabowo mengaku mengira luas lahan yang masih terbakar mencapai ratusan ribu hektare.
Selain Kalimantan Tengah, lima provinsi yang masih menjadi fokus penanganan adalah Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Pemerintah terus melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas, terutama ke kawasan konservasi.
Ramai di media sosial warga Malaysia dan Singapura menyampaikan protes akibat terdampak asap karhutla di Indonesia. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan, meminta pengertian Malaysia dan Singapura yang terdampak. Ia mengklaim kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia disebabkan faktor alam, bukan ulah manusia.
Protes terkait asap ini disampaikan warga kedua negara melalui media sosial pada Minggu (11/10/2026). Kondisi udara di Malaysia dan Singapura disebut masuk kategori tidak sehat, sementara kabut asap turut mengganggu penyelenggaraan Formula 1 di Singapura.
Dengan adanya hal itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahin berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan, termasuk bersama-sama mengatasi karhutla di Tanah Air.
Hal ini bermula ketika Tim Gakkum Kehutanan bersama Dinas LHK Provinsi Kalbar, UPT KPH Wilayah Ketapang Selatan, Polsek Muara Pawan dan Koramil Delta Pawan serta instansi terkait, sedang melaksanakan kegiatan penanggulangan kebakaran hutan di wilayah Desa Sungai Awan Kiri.
Di tengah pelaksanaan pemadaman, tim yang bertugas mendapati adanya aktivitas pembukaan lahan mencurigakan dengan menggunakan alat berat yakni satu unit Excavator Sumitomo S130.
Aktivitas pembukaan lahan tersebut sedang proses pembuatan parit yang lebarnya 2,5 meter serta panjang kurang lebih 1.050 meter. Selain itu, adanya Pembangunan jalan dengan lebar 6 meter dan panjang kurang lebih 1.050 meter di kawasan Hutan Produksi Konversi.
Atas perbuatannya, pelaku dapat dijerat sesuai Pasal 50 ayat (3) huruf a jo Pasal 78 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan sebagaimana diubah dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU jo Pasal 20 dan/atau Pasal 21 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp7,5 miliar.
Pemerintah Malaysia memberikan tawaran bantuan untuk tangani bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Namun, Presiden Prabowo Subianto belum membahas lebih lanjut terkait tawaran tersebut.
Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi mengatakan, pihaknya masih menunggu lampu hijau dari Prabowo agar bantuan dari Negeri Jiran soal pemadaman karhutla dapat masuk. Ahmad Zahid Hamidi sebelumnya menawarkan satu pesawat Bombardier CL-415MP, tiga helikopter, dan 52 personel pada Jum’at (18/9/2026).
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin meminta pemerintah mempertimbangkan tawaran bantuan dari negara sahabat untuk menangani karhutla. Ia menyebut titik api masih ditemukan di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Sebelumnya Jepang juga telah memberikan bantuan. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Brigjen TNI Rico Sirait mengatakan, Negeri Sakura mengirimkan tiga helikopter Chinook CH-47 untuk membantu memadamkan api di wilayah terdampak. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), misi kemanusiaan asal Jepang dimulai pada 10 September 2026.
Hingga Selasa (13/10/2026), kebakaran hutan dan lahan di Indonesia belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Gerakan non-partisan dan etis, serta DPR RI mendesak pemerintah menetapkan karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional.
Data BNPB mencatat 767 titik panas di Kalimantan Tengah, 560 di Kalimantan Barat, masing-masing 74 di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, serta tiga di Kalimantan Utara. Kabut asap bahkan membuat jarak pandang di sejumlah wilayah sangat terbatas.
Selain itu, data sistem monitoring karhutla dari Kementerian Kehutanan menunjukkan akumulasi lahan yang sudah terbakar pada periode Januari hingga Juli 2026 mencapai 202.010,96 hektare.
Area yang terbakar tidak hanya terbatas di enam provinsi prioritas, tetapi sudah meluas hingga ke Papua, Maluku dan Maluku Utara. Sebanyak 12.517.488 jiwa yang bermukim di Kalimantan dan Sumatra telah terdampak karhutla.
Sejumlah gubernur di Kalimantan memberikan tanggapan berbeda terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya.
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, menjadi perhatian publik setelah melontarkan candaan saat menanggapi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Agustiar menyinggung pentingnya kebersamaan untuk mengatasi karhutla. Namun, ia menutup pernyataannya dengan plesetan, “Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi.” Ucapan tersebut menuai kritik karena dianggap tidak mencerminkan keseriusan seorang kepala daerah dalam merespons bencana yang terjadi.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menyebut kualitas udara di wilayahnya masih dalam kondisi aman dan terkendali. Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan (15/9/2026). “Kualitas udara untuk Kalimantan Timur alhamdulillah masih semuanya aman terkendali, masih dalam kondisi yang aman, masih aman,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menuai perhatian saat berdialog dengan mahasiswa yang menyoroti penanganan karhutla di wilayahnya. Dalam kesempatan tersebut, ia melontarkan pertanyaan, “Mahasiswa ada turun? Memadamkan api?” Mahasiswa kemudian menjelaskan bahwa mereka telah turun langsung membantu pemadaman api selama beberapa hari.
Di sisi lain, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menilai kebakaran di Guntung Damar, Banjarbaru, tidak terlalu parah berdasarkan hasil peninjauan (22/8/2026). Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan tidak adanya helikopter yang dikerahkan untuk menyiram titik api pada hari itu. “Kita meninjau bersama-sama ternyata tidak parah. Heli pun tidak ada hari ini. Biasanya kalau parah heli itu ada menyiram, ini tidak ada. Artinya tidak parah,” ujarnya.
Adapun Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, menanggapi keterbatasan peralatan dalam penanganan karhutla dengan meminta agar upaya pemadaman tetap dilakukan menggunakan sarana yang tersedia. “Kalau dibilang peralatan, pasti ada kurang. Tetapi dengan kekurangan itu jangan diam. Kita gunakan alat-alat yang kita miliki saja,” katanya.