100 Mantan Napi Terorisme Berkumpul untuk Gemar NKRI

20 Des 2017, 20:35 WIB

bnpt.go.ig

Jakarta, IDN Times - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuat program Gerakan Masyarakat Anti Radikalisme Negara Kesatuan Republik Indonesia (Gemar NKRI), untuk membina mantan napi terorisme agar bisa kembali dengan baik di tengah masyarakat, serta benar-benar mencintai Tanah Air.

Kegiatan BNPT menggelar silaturahim Gemar NKRI Program Deradikalisasi Bina Masyarakat 2017 di Aula Perpustakaan Masjid Istiqlal, Jakarta ini dihadiri 100 mantan napi terorisme.

"Gemar NKRI adalah program pencegahan terorisme dengan menggandeng dan memberi wawasan kepada para mantan napi terorisme, sehingga mereka bisa bermanfaat bagi
kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius kepada IDN Times di Jakarta Selatan, Selasa 19 Desember.

Suhardi mengatakan, pendekatan melalui mantan napi teroris dianggap lebih efektif, karena yang disampaikan adalah pengalaman hidup. “Bukan hanya teori, tapi mereka berbicara bagaimana pernah menempuh jalan yang salah,” kata dia.

Berikut program BNPT gandeng mantan napi teroris untuk kontra radikalisme:

1. Diberikan pelatihan wirausaha dan penguatan rasa kebangsaan

Default Image IDN

Menurut Alius, ada sekitar 700 mantan napi terorisme yang menjadi mitra binaan Pusat
Deradikalisasi BNPT. Kepada mereka diberikan, antara lain pelatihan wirausaha dan
penguatan rasa kebangsaan.

BNPT merangkul para mantan napi terorisme untuk ikut membantu pemerintah menjalankan program deradikalisasi.

2. BNPT bekerja sama dengan 32 kementerian dan lembaga

Default Image IDN

BNPT juga melatih kemampuan berbicara para mantan napi terorisme, agar bisa mengajak
rekan-rekannya yang masih terjangkit 'virus' radikalisme, untuk kembali menjadi orang
Indonesia yang ber-Pancasila dan ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Menurut Suhardi, upaya deradikalisasi bagi para mantan teroris merupakan upaya
berkesinambungan dan tidak bisa parsial. Untuk itu, BNPT tidak bisa bekerja sendiri.
Setidaknya 32 kementerian dan lembaga diajak bersinergi.

"BNPT sangat terbatas, kami butuh akses sosial, agama, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Karena mereka juga butuh kehidupan layak setelah fase sebagai napi terorisme," kata mantan Kabareskrim Polri itu.

3. Ajak daerah dan masyarakat tidak marjinalkan mantan napi terorisme

Default Image IDN

Suhardi meminta kepada instansi yang berada di daerah, agar tidak mempersulit mantan napi terorisme dalam mengurus kependudukan maupun dokumen lainnya.

"Mereka jangan sampai termarjinalkan karena kalau dimajinalkan, suatu saat pikiran mereka
akan kembali ke yang dulu," kata dia.

BNPT membantu para mantan napi teroris dan kombatan mendirikan Yayasan Lingkar
Perdamaian. Yayasan yang dipimpin Ali Fauzi, mantan napi teroris kasus Bom Bali ini, membantu mantan napi teroris dan keluarganya untuk hidup lebih baik di tengah masyarakat.

Pada Februari 2017, Suhardi juga meresmikan Pesantren Al Hidayah yang didirikan mantan napi teroris kasus perampokan Bank CIMB Niaga pada Agustus 2010. Pesantren ini terletak di Deli Serdang, Sumatera Utara, dan didirikan oleh Khoirul Ghozali dalang perampokan
itu.

Pada kegiatan Gemar NKRI, BNPT mengundang Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin,
Menteri Ristek dan Dikti Mohammad Nasir, dan Kepala Unit Kerja Presiden (UKP) Pemantapan Ideologi Pancasila, untuk memberikan materi pembekalan bagi mantan napi terorisme.