103 Sekolah Rusak Akibat Gempa Sulbar, Ini Langkah Kemendikbud
Jakarta, IDN Times - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan sedikitnya 103 satuan pendidikan rusak akibat gempa bumi yang melanda Provinsi Sulawesi Barat. Seperti diketahui gempa terjadi di empat kabupaten, yakni Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Poliwali Mandar.
“Kami terus melakukan koordinasi dalam melakukan pendataan, kebutuhan, dan intervensi yang dibutuhkan,” ujar Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kemendikbud, Hendarman dalam keterangan tertulis, pada Selasa (19/1/2021).
Gempa yang terjadi sejak Kamis (14/1/2021) berdampak kepada 1.203 satuan pendidikan, 192.027 peserta didik, serta 16.620 pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di Provinsi Sulawesi Barat.
1. Catatan Kemendikbud soal kerusakan sekolah di wilayah Sulawesi Barat
Menurut catatan Kemendikbud per Senin (18/1/2021) ada 103 satuan pendidikan yang berada di pengelolaan pemerintah daerah dan Kementerian Agama, rusak akibat gempa.
Sedikitnya 39 sekolah di antaranya mengalami rusak berat, 19 sekolah rusak sedang, dan 45 sekolah rusak ringan.
Di Kabupaten Mamuju, terdapat 18 sekolah yang masuk kategori rusak berat, 12 sekolah mengalami rusak sedang, dan 10 sekolah mengalami rusak ringan. Sementara di Kabupaten Majene, 19 sekolah mengalami rusak berat, enam sekolah mengalami rusak sedang, dan 21 sekolah mengalami rusak ringan.
Di Kabupaten Poliwali Mandar, dua sekolah mengalami rusak berat, satu sekolah mengalami rusak sedang, dan tujuh sekolah rusak ringan. Dan di Kabupaten Mamasa, tujuh sekolah mengalami kerusakan ringan.
2. Kemendikbud buka sejumlah posko lewat kerja sama dengan berbagai pihak
Terkait dengan penanganan darurat, Kemendikbud, Kemenag, Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), UNICEF, dan klaster nasional pendidikan berkerja sama mengoperasikan Pos Pendidikan Sulawesi Barat.
Diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sulawesi Barat, Pos Pendidikan Sulawesi Barat menjadi sentra koordinasi penanganan darurat gempa bumi bidang pendidikan. Pos ini akan menginduk kepada posko utama penanganan darurat bencana gempa bumi Sulawesi Barat.
Kemendikbud telah membuka posko di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD Dikmas) di Kabupaten Mamuju dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di Kabupaten Majene.
Dari laporan tim posko, lima tenda telah didirikan di BP PAUD Dikmas. Selain itu, didirikan pula 20 buah tenda ruang kelas darurat untuk aktivitas pendidikan yang didatangkan dari Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Tengah.
“Bantuan logistik darurat seperti makanan siap saji, sembako dan kebutuhan pengungsi lainnya juga turut diberikan,” terang Hendarman.
3. Bantuan dari Kemendikbud sedang dalam perjalanan dari Jakarta
Respons bencana yang telah dilakukan di bidang pendidikan berupa pengelolaan pos pendidikan dan pengelolaan bantuan.
Pengelolaan pos pendidikan berupa kaji cepat dampak dan kebutuhan, rencana tanggap darurat, dan pengelolaan data dan informasi. Sedangkan untuk pengelolaan bantuan berupa pengumpulan penyimpanan dan distribusi bantuan bagi pendidik, tenaga pendidik dan peserta didik.
Saat ini pengiriman bantuan dari seluruh unit utama Kemendikbud di Jakarta sedang dalam perjalanan untuk disalurkan ke Pos Pendidikan. Bantuan terdiri dari bantuan logistik untuk kebutuhan pengungsi, tenda pengungsi, tenda ruang kelas darurat, bantuan perlengkapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk pencegahan COVID-19, serta perlengkapan belajar siswa (school kit).
Selain itu disebutkan Kemendikbud juga akan memberikan bantuan terkait dengan aspek psikososial. Kemendikbud akan mengadakan sekolah darurat yang mencakup penyediaan sarana prasarana pembelajaran darurat, penyelenggaraan pembelajaran darurat, dan dan dukungan pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta menurunkan tim untuk mendukung pembelajaran darurat itu.
“Dukungan teknis (yang kami lakukan yaitu) pengelolaan Pos Pendidikan, koordinasi dan kebijakan pendidikan darurat, pendataan, fasilitasi sekolah darurat dan dukungan psikososial,” ujar Hendarman.
