11 Kritikan Fraksi PDIP DPRD DKI untuk 100 Hari Kerja Anies-Sandi

Soal pernyataan Anies dan Sandiaga yang secara terang bisa dimaknai bahwa keduanya belum move on dari kontestasi Pilkada. Gembong menilai harusnya Anies-Sandi bekerja untuk seluruh warga Jakarta dan tidak ada pengelempokkan masyarakat.

"Saat dilantik, Anies menyebut kata-kata ‘Pribumi’ yang akhirnya membuat kontroversi di tengah masyarakat. Pasca-Pilkada, gubernur-wakil gubernur seharusnya berdiri di tengah-tengah. Bukan lagi milik orang-orang yang memilihnya,” kata Gembong.

"Kami minta Anies-Sandi fokus bekerja menata Jakarta bukan pintar menata kata,” dia menambahkan.

Menurut Gembong, Monas merupakan ring 1 di kawasan Istana Kepresidenan dan Pusat Pemerintahan. Sehingga, kawasan itu sebisa mungkin steril dari kegiatan-kegiatan yang menyebabkan jumlah massa sangat banyak. Ada sejumlah aturan yang mengategorikan lokasi Monas dan sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan, Utara, Barat, dan Selatan ke dalam zona netral.

"Peraturan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di wilayah DKI Jakarta, termasuk Monas. Aturan tersebut dibuat turunannya berupa Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2004. Pada kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, terbit prosedur pemanfaatan area Monas Nomor 8 Tahun 2015,” kata Gembong.

Masih persoalan Monas, PDIP juga mengkritik kebijakan Anies-Sandi mencopot pagar pembatas rumput di Monas. Akibatnya, banyak pengunjung yang kini dengan leluasa menginjak rumput dan menyebabkan rumput rusak karena terinjak.

"Dan terlihat ada bekas injakan kaki para pengunjung yang melintasi atau yang duduk di atas rumput. Kondisi ini cukup membuat para petugas Monas harus melakukan perawatan lebih ekstra,” ujar Gembong.

Polemik Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dialokasikan Rp28 miliar untuk 73 orang juga menjadi sorotan. Jumlah anggota yang besar menurut Gembong akan tumpang tindih dengan tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bertentangan dengan Pergub-pergub sebelumnya yang dimulai dari era Gubernur Joko Widodo dan juga lahan pekerjaan Anies-Sandi pasca-Pilkada DKI 2017.

“Seperti di dalam struktur organisasi TGUPP, di dalamnya dibentuk Komite Pencegahan Korupsi atau KPK 'KW', fungsinya hampir sama dengan Inspektorat. Kami melihat TGUPP ini tidak lebih dari lapangan kerja bagi timses Anies saat Pilkada lalu, bukan dengan mekanisme rekruitmen profesional,” kata Gembong.

Penataan Pasar Tanah Abang yang dimulai Desember lalu dinilai PDIP kini menjadi kawasan yang semakin kumuh dan kemacetan menjadi kian parah. PDIP mendesak Anies segera mengembalikan fungsi jalan sebagaimana diatur UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Karena terbukti kondisi Pasar Tanah Abang pasca-penataan makin kacau. Kami ingatkan kepada Anies jangan karena kepentingan segelintir orang, mengorbankan suara mayoritas,” kata Gembong.

Gembong juga mengkhawatirkan kebijakan penataan Tanah Abang akan berakhir pada politik adu domba masyarakat antara Pedagang Kali Lima (PKL) dengan sopir angkot yang mencari rezeki di Tanah Abang.

"Terbukti adanya demo sopir angkot yang merasa kehilangan rezeki sejak kebijakan tersebut dilakukan,” kata dia.

Pasca-dicabutnya larangan sepeda motor melintas di jalan protokol Jalan Sudirman-Merdeka Barat, PDIP menyesalkan lambatnya Anies-Sandi melakukan pembaruan kebijakan untuk kembali menekan penggunaan kendaraan.

“Harusnya, Gubernur Anies dapat membuat aturan yang mengatur pembatasan penggunaan kendaraan. Kami mendukung upaya menertibkan kendaraan roda dua dengan diberikannya jalur khusus di Jalan Thamrin dengan simbol berupa karpet kuning,” ungkap Gembong.

Rumah DP nol rupiah Anies-Sandi dinilai menjiplak program sejuta rumah Presiden Jokowi, bahkan dengan harga yang lebih mahal. Selain soal harga, Gembong juga mempersoalkan janji Anies-Sandi yang pada masa kampanye menyebut rumah DP nol rupiah akan dibangun rumah tapak dengan harga cicilan yang murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kalau rusunami yang diluncurkan Gubernur Anies itu cicilan minimal Rp1,5 juta sampai Rp2,6 juta. Artinya, pendapatan minimal Rp4,5 juta. Sedangkan UMR DKI Rp3,6 juta. Jadi rusunami DP nol rupiah itu bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tapi kelas menengah,” kata Gembong.

Program yang baru diluncurkan pada 15 Januari 2017 ini menurut PDIP diterapkan dengan setengah hati. Gembong menilai harusnya warga Jakarta dapat secara cuma-cuma menggunakan Transjakarta sebagai moda transportasi.

"Kami dari kalangan wakil rakyat justru lebih mendukung setiap yang ber-KTP DKI digratiskan saja sekalian. Manfaatkan APBD yang ada jadi dimaksimalkan subsidinya buat rakyat. Tidak perlu pakai OK Otrip, langsung digratiskan bagi warga DKI Jakarta,” ujar Gembong.

Rencana Anies memperbolehkan becak beroperasi lagi di Jakarta dinilai PDIP keliru. Menurut Gembong, meski becak akan dijadikan angkutan lingkungan, hal itu tidak diperlukan.

"Karena sudah ada transportasi alternatif lain yang sesuai dengan perkembangan kota modern dan megapolitan. Yaitu, sudah banyak Bajaj berbahan bakar gas (BBG) yang menjadi angkutan lingkungan,” kata Gembong.

PDIP mempertanyakan surat pemohonan Anies ke Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk membatalkan dan tidak melanjutkan izin Hak Guna Bangunan (HGB) tiga pulau reklamasi. Menurut PDIP, Anies harus menjelaskan secara rinci alasannya meminta BPN membatalkan HGB.

"Mereka (Anies-Sandi) harus menjelaskan kenapa harus dicabut? Cepatnya waktu penerbitan itu bukan alasan, seharusnya mereka menjelasan bahwa HGB itu melanggar aturan. Kalau tidak ada yang dilanggar maka tidak ada alasan untuk dicabut. Parahnya, alasan lain dari Anies-Sandi yakni soal kewenangan Menteri. Memang benar menteri bisa membatalkan tapi apa alasannya,” kata Gembong.

Program andalan Anies-Sandi ini juga menuai kritik dari PDIP. OK-OCE dinilai tidak konsisten karena pemberian modal untuk peserta ternyata bukan dana bergulir, melainkan dana dari bank dengan bunga 13 persen.

“Selama masa kampanye, Sandi berkomitmen memberikan modal khusus bagi para peserta tanpa jaminan apapun. Namun ia kemudian meralat pernyataannya. Sandi mengatakan kalau ia dan Anies tidak pernah berjanji memberikan modal. Yang mereka janjikan adalah kemudahan akses untuk mendapatkan modal dari bank,” kata Gembong.

Gembong melanjutkan, akses mendapatkan modal pun tidak dapat dipenuhi oleh Anies -Sandi. Justru, pelaku UMKM diberikan kemudahan mendapatkan modal ke Bank DKI tetap dengan jaminan sertifikat rumah dan bunga 13 persen.