120 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran

11 Nov 2026, 15:00 WIB2 min read

Pimpinan DPR RI menerima para Anggota DPR RI pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dihadiri oleh seluruh fraksi partai politik di DPR RI. (IDN Times/Amir Faisol).

Intinya Sih

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan tersebut sesuai mekanisme hukum, dengan agenda keputusan awal dijadwalkan pada 12 November 2026.
Proses berlanjut melalui pembentukan pansus, penilaian Mahkamah Konstitusi, hingga sidang istimewa MPR yang mensyaratkan dukungan minimal dua pertiga anggota hadir.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
120 anggota DPR RI mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang disebut sebagai bagian dari upaya pemakzulan.
Who?
120 anggota dari Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat mengajukan usulan. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memimpin rapat penyampaiannya.
Where?
Pengajuan dan rapat penyampaian Hak Menyatakan Pendapat berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta.
When?
Rapat penyampaian usulan digelar Rabu, 11 November 2026. Pimpinan DPR dijadwalkan memutuskan tindak lanjut usulan tersebut pada Kamis, 12 November 2026.
Why?
Usulan diajukan untuk merespons polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai keabsahan ijazahnya.
How?
Pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan sesuai mekanisme. DPR dapat membentuk Pansus, membawa keputusan ke MK, lalu MPR dapat menggelar sidang istimewa apabila tahapan sebelumnya terpenuhi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan partai meminta membahas ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka memakai cara resmi bernama Hak Menyatakan Pendapat. Pimpinan DPR akan melihat usul itu. Kalau lanjut, DPR bisa membuat tim khusus. Lalu Mahkamah Konstitusi dan MPR juga bisa ikut memutuskan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Keterlibatan 120 anggota dari delapan fraksi menunjukkan bahwa polemik ini ditangani melalui saluran representatif yang melibatkan beragam pandangan politik. Tahapan yang berlapis—mulai dari Pimpinan DPR, Pansus, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR—serta persyaratan dukungan besar dalam sidang, menggambarkan adanya prosedur formal dan pemeriksaan yang ketat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Sebanyak 120 Anggota DPR RI dari delapan fraksi partai politik telah secara resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk merespons polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa menyatakan, Pimpinan DPR segera menindaklanjuti HMP pemakzulan Gibran yang telah diajukan oleh 120 anggota dewan tersebut. Hal itu disampaikan Saan Mustopa setelah memimpin rapat penyampaian HMP pemakzulan Gibran di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

"Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan sesuai mekanisme berlaku," kata dia.

Saan menjelaskan, 120 anggota tersebut terdiri dari:

28 anggota dari Fraksi PKS
19 orang dari Fraksi NasDem
18 anggota Fraksi Demokrat
18 anggota Fraksi PKB
14 anggota Fraksi PDIP
11 anggota Fraksi Golkar
11 Anggota Fraksi Gerindra
1 anggota Fraksi PAN

"Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan.

Adapun, Hak Menyatakan Pendapat (HMP) ini bagian dari upaya pemakzulan terhadap Wapres RI Gibran Rakabuming Raka pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan ijazah Gibran.

Namun, mekanisme pemakzulan ini masih harus menempuh jalan yang panjang. Usulan 120 anggota DPR tersebut akan diputuskan Pimpinan DPR yang dijadwalkan akan digelar pada Kamis (12/11/2026). Selanjutnya, DPR akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) pemakzulan Gibran. Keputusan Pansus Pemakzulan Gibran akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kemudian, jika laporan Pansus DPR diterima lewat rapat paripurna bahwa Wapres Gibran melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat, selanjutnya DPR meneruskan keputusan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Keputusan MK tersebut ditindaklanjuti oleh MPR dengan menggelar sidang istimewa. MPR kemudian menyelenggarakan sidang istimewa paling lambat 30 hari setelah menerima usulan dari DPR.

Keputusan pemberhentian Wapres Gibran di MPR dapat dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 jumlah anggota MPR.