Hercules Tuding Summarecon Main Kotor soal HGB Tak Hanya di Bogor
Hercules menuding PT Summarecon melakukan permainan kotor dalam pengurusan HGB di sejumlah daerah, bukan hanya Kabupaten Bogor.
Hercules mengaku memperingatkan Lampri sebelum KPK melakukan OTT terkait perkara pengurusan HGB.
KPK menetapkan delapan tersangka dalam kasus pengurusan HGB Summarecon Agung yang diduga melibatkan fee Rp1,5 miliar.
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Ormas Grib Jaya, Rosario de Marcal alias Hercules, menuding perusahaan properti PT Summarecon melakukan permainan kotor tentang pengurusan hak guna bangunan (HGB). Menurut dia, hal itu tidak hanya terjadi di Kabupaten Bogor yang tengah berperkara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu dia sampaikan usai diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan HGB di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Summarecon ini permainannya kotor dan di mana-mana bukan cuma di Bogor saja, di Kelapa Gading, di Tangerang, di Jogja, di Jawa Timur, di Manado, di mana-mana Summarecon,” kata Hercules di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
“Summarecon ini dia selalu melakukan kejahatan itu untuk sertifikat orang yang dibobolin,” lanjut dia.
1. Hercules sempat ultimatum anak buah Nusron Wahid
Rosario de Marcal alias Hercules. (IDN Times/Aryodamar) Hercules mengaku sempat menelepon Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri, untuk memberikan peringatan. Tak lama setelahnya, KPK melakukan OTT.
“Aku speaker semua dengar, ‘eh Pak Dirjen, hati-hati, ini tahanan sertifikat hak milik diubah menjadi HGB. Ini hati-hati, nanti kalian ada persoalan hukum kalian ditangkap semua lho!’ Dan aku speaker ini semua dengar, maupun anggota-anggota BPN tersebut mendengar semua dan tidak lama kemudian, terjadilah OTT itu,” ujar Hercules.
2. Empat orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tersangka korupsi
OTT Kementerian ATR/BPN (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga) Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan OTT. Dari tangkap tangan itu, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni Lampri (LMP) selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon, Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta.
Kemudian, ada empat orang kepercayaan Nusron Wahid, yakni Arif Sugiyanto (ARF), Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ), Erwin (ERW), dan Muhammad Fakhry (MF).
3. Kasus terkait pengurusan HGB Summarecon Agung yang bersengketa
Bukti OTT Kementerian ATR/BPN (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga) Kasus ini bermula dari pengurusan perpanjangan serta pemecahan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola oleh PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor yang sempat bersengketa dan diblokir.
KPK menduga ada permintaan fee sebesar Rp1,5 miliar melalui perantara dan orang kepercayaan Nusron Wahid agar blokir tersebut dapat dibuka sehingga proses penerbitan sertifikat dilanjutkan.
