Alasan Demokrat Ajukan HMP Pemakzulan Gibran: Dugaan Perbuatan Tercela

Jakarta, IDN Times - Fraksi Partai Demokrat resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang telah diteken 18 kadernya yang duduk di DPR RI.

Usulan tersebut dibacakan anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Benny K Herman, dalam rapat penyampaian HMP yang digelar Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Benny menilai, Gibran diduga telah melakukan perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Saudara Wakil Presiden diduga telah melakukan perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dengan demikian harus diberhentikan, dimakzulkan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Benny.

Benny meminta pimpinan DPR untuk tidak berlama-lama dalam memproses mekanisme pengajuan HMP pemakzulan Gibran. Ia meminta, usulan 120 anggota DPR segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai ketentuan konstitusi serta ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami pengusul juga memohon dan meminta dengan sangat kepada pimpinan dewan untuk dalam waktu yang tidak begitu lama," kata dia.

Daftar Anggota Fraksi Partai Demokrat yang mengajukan HMP Pemakzulan Gibran:

1. Benny K. Harman

2. Hinca Panjaitan XIII

3. H. T. Ibrahim

4. Bambang Purwanto

5. Anton S. Sukartono

6. Mulyadi

7. Andi Muzakkir

8. Wahyu Sanjaya

9. M. Lokot Nasution

10. Nanang Samodra

11. Marwan Cik Hasan

12. E. Herman Khaeron

13. Lucy Kurniasari

14. Wastam

15. Achmad

16. Dede Yusuf

17. Raja Faisal

18. Iman Adinugraha.