2 Tahun Prabowo-Gibran, Pakar: DPR Ompong, Sudah Bukan Demokrasi Lagi
Pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, mahasiswa dan kelompok masyarakat berdemonstrasi di Jakarta; Bivitri Susanti menilai aspirasi tersumbat karena DPR-MPR dinilai tidak optimal menjalankan legislasi dan pengawasan.
Bivitri menilai dominasi koalisi pemerintah melemahkan checks and balances, sehingga kebijakan dan RUU dapat berjalan tanpa partisipasi publik, di tengah tekanan ekonomi serta kenaikan harga yang dirasakan warga.
Ia menyoroti tidak adanya penyelidikan resmi atas korban jiwa demonstrasi 2025-2026, serta menilai kebijakan pemerintahan bersifat top-down, dengan persoalan ekonomi, anggaran, HAM, dan peran aparat.
Jakarta, IDN Times - Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tepat berusia 2 tahun pada hari ini, Selasa (20/10/2026). Mahasiswa dan sejumlah kelompok masyarakat menggelar demo di Jakarta untuk menandai 2 tahun tersebut. Pakar Hukum Tata Negara yang juga aktivis Bivitri Susanti menilai, rangkaian demo yang terjadi sejak tahun lalu merupakan dampak dari tidak adanya saluran untuk menyampaikan aspirasi, sebab saat ini DPR dan juga MPR tidak menjalankan fungsi legislasi dan juga pengawasan dengan baik.
"Wakil rakyat tidak melaksanakan fungsi-fungsinya: legislasi, pengawasan, anggaran untuk tujuan warga, tapi lebih banyak untuk tujuan kekuasaan karena 7 dari 8 fraksi adalah koalisinya Prabowo, dan ini resmi kan. Hampir semua elite partai politik ada di kabinet yang sangat gemuk. Jadi rakyat udah melihat ini kayak tembok yang menghalangi aspirasi, sehingga akhirnya terjadilah demonstrasi-demonstrasi itu dengan himpitan situasi ekonomi dan lain sebagainya yang dihadapi," papar Bivitri.
Tidak berjalannya fungsi check and balances DPR, kata dosen di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera ini, membuat penyusunan sebuah RUU bisa berjalan sangat mulus di parlemen tanpa melibatkan pasrtisipasi publik. "Jadi RUU begitu mulusnya, semua yang diinginkan Prabowo bisa langsung lolos, sementara pengawasan tidak jalan juga. MBG jalan terus, militerisme di mana-mana, pengambilalihan lahan, segala macam jalan terus, tapi enggak ada kontrol dari DPR," tandasnya.
1. Hilangnya fungsi checks and balances DPR jadi akar masalah
Aliansi mahasiswa mulai memadati area Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2026). (IDN Times/Tino Satrio) Menurut Bivitri, tersumbatnya saluran aspirasi ini menjadi akar masalah. Sebab tidak ada kontrol terhadap pemerintah. "Akar masalahnya tuh di situ. Jadi enggak ada kontrol terhadap pemerintahan, dan pola pemerintahan Prabowo-Gibran sekarang dengan Prabowo tentu saja sebagai aktor utamanya," ujarnya kepada IDN Times September 2026.
Kondisi ketatanegaraan ini, kata Bivitri, harus diubah, dibongkar total agar fungsi checks and balances DPR kembali berfungsi.
"Seandainya ada katakanlah town hall meetings, bisa ketemu dengan anggota DPR dari daerah pemilihan masing-masing, ada Rapat Dengar Pendapat Umum, bikin undang-undang Polri itu seandainya dibuka luas, kemudian kita bisa memberikan masukan kita, ada salurannya diberikan, enggak perlu juga demonstrasi gitu. Jadi saya melihatnya adanya demonstrasi itu karena memang ada ketidakpuasan yang luar biasa, bahkan impitan masalah yang riil dihadapi oleh warga: masalah ekonomi, harga-harga naik, masalah desil itu ya, pengakuan siapa yang sebenarnya miskin, padahal sebenarnya sangat tertekan, tapi dianggapnya tidak miskin, dan seterusnya," papar Bivitri.
2. Demo yang memakan korban jiwa tak diusut tuntas
Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) akhiri unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). (IDN Times/Sandy Firdaus) Bivitri menyinggung kembali demonstrasi besar pada Agustus 2025 dan Agustus 2026 yang memakan korban jiwa. Seharusnya pemerintah membuat tim pencari fakta resmi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Namun yang ada pemerintah tidak melakukannya.
Sebalilknya, tim pencari fakta yang dibentuk masyarakat sipil seperti KontraS, YLBHI, dan LBH Jakarta yang mengungkapkan bagaimana ternyata demonstrasi memakan korban jiwa dikriminalisasi.
"Bahkan demonstrasi yang berujung pada berbagai macam hal yang tidak kita inginkan itu, jangan-jangan yang tidak kita inginkan itu memang bukan diciptakan dari warga yang tidak puas, tapi kelompok-kelompok yang memanfaatkan warga untuk menciptakan konflik horizontal, bahkan untuk kepentingan politik mereka," ujarnya.
3. Indonesia seperti bukan negara demokrasi lagi
Akademisi Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia (HAM), Bivitri Susanti. (IDN Times/Yuko Utami) Dengan tidak berjalannya fungsi checks and balances DPR, Bivitri menilai Indonesia bukan negara demokrasi lagi. "Jadi sekarang ini kita sudah bukan demokrasi lagi menurut saya, karena misalnya DPR itu kan tujuh dari delapan fraksi yang ada di DPR semuanya koalisinya Prabowo," kata Bivitri.
Bahkan yang terjadi saat ini seperti sistem politik komando. "Gibran agak ada di pinggiran, Bahkan pembentukan kebijakan juga semuanya top-down, enggak ada partisipasi, enggak pakai data. Itu semua jelas tuh ya, enggak pakai data, penganggaran juga kacau. MBG yang didahulukan sementara misalnya anggaran penanganan bencana itu sangat-sangat jauh di bawah porsi MBG, dan seterusnya," kata dia.
"Dengan model pembentukan kebijakan yang seperti itu, enggak pakai data dan seterusnya, kita juga bersuara itu, memberikan data bahkan nih banyak sekali studi yang dibuat oleh Celios, oleh MBG Watch, oleh PSHK, banyak lah, ICW segala macam tuh bagus-bagus, tapi enggak didengar. Nah, akibatnya apa?
Tentu saja yang punya negara ini, yaitu warga, melakukan demonstrasi. Jadi kalau saya melihat fenomena banyaknya demonstrasi itu karena memang ada aspirasi yang tidak mendapatkan saluran yang harusnya ada dalam sebuah negara demokrasi," paparnya.Berangkat dari hal itu, menurut Bivitri, selama 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak ada yang bagus. "Apa yang sudah bagus? Tidak ada menurut saya. Sama sekali tidak ada. Dari segi itu ya. Terserah kalau dari segi apalah, estetika lah, apalah mungkin lain ya. Tapi saya kan bidang saya hukum tata negara, pemberantasan korupsi, dan penegakan hak asasi manusia. Menurut saya dalam tiga hal itu tidak ada yang bagus," ujar Bivitri
"Mulai dari kesulitan ekonomi, susah cari lapangan kerja, anak-anak sudah ribuan orang yang keracunan makanan MBG, lahan-lahan yang diambil untuk perluasan markas-markas militer, militer TNI dan Polri melakukan hal-hal yang bukan tugas konstitusionalnya: nanam singkong, segala macam begitu ya. Itu semua kan sebenarnya secara ketatanegaraan kacau sekali," kata jelasnya.
