"Saudara-saudara, inti daripada rapat paripurna ini adalah sesungguhnya saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih," kata Prabowo dalam sambutannya.
2 Tahun Prabowo-Gibran, Pemerintah Diminta Perbaiki Komunikasi Publik
4 min read
Intinya Sih
Timeline
5W1H
Gini Kak
Sisi Positif
Afutami menilai komunikasi publik pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun tidak fungsional karena gagal membuka saluran umpan balik untuk menerima kritik dan masukan warga.
Menurut Afutami, pemerintah cenderung defensif saat kebijakan menuai kekhawatiran, membangun jarak, serta dinilai mencemooh atau mendelegitimasi suara masyarakat sipil.
Buntunya saluran aspirasi formal dinilai memicu peningkatan demonstrasi damai di berbagai daerah, ketika warga memilih turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
IDN Times, Jakarta — Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka genap berusia 2 tahun pada 20 Oktober 2026. Selama perjalanan tersebut, pemerintahan Prabowo-Gibran menuai berbagai sorotan tajam dari publik. Selain perdebatan mengenai efektivitas berbagai program prioritas, pola komunikasi pemerintah juga dinilai menjadi masalah krusial.
Pendiri sekaligus CEO Think Policy Andhyta Firselly Utami atau akrab dipanggil Afutami menilai, tata kelola komunikasi publik di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran saat ini bukan hanya jauh dari ideal, tetapi sudah berada pada tahap tidak fungsional.
"Poin yang paling fundamental yang tidak menunjukkan bahwa pemerintah itu tidak fungsional dengan baik adalah persis kembali ke tadi, kemampuan komunikasi publik yang sangat-sangat bukan cuma jauh dari ideal, tapi bahkan tidak fungsional," ujar Afutami.
1. Pemerintah dinilai seolah bangun dinding tinggi sehingga tak mendengar masyarakat
Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). (IDN Times/Ilman Nafi'an) Menurut Afutami, normalnya dalam negara demokrasi, komunikasi publik berfungsi sebagai feedback loop atau saluran balik untuk menerima masukan dan kritik warga. Pemerintah menerima masukan dari masyarakat dan kemudian menindaklanjuti masukan atau menangani masalah-masalah yang disampaikan masyarakat.
"Itu bagian normal dari demokrasi. Kemudian tinggal bagaimana pemerintah bereaksi atau meng-address atau menangani permasalahan-permasalahan tersebut," ujar Afutami kepada IDN Times saat dimintai pendapatnya terkait 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pada September 2026.
Namun, kata Afutami, yang terjadi seballiknya. Dalam komunikasi publiknya, pemerintah seolah membangun dinding yang lebih tinggi, sehingga tidak mendengar.
"Dan bukan cuma tidak mendengar, malah mengirimkan kembali pesan yang bilang bahwa masyarakat sipil ini seolah-olah tidak dihargai gitu. Masukannya malah dicemooh atau mungkin diberikan pesan balik yang menjatuhkan gitu, semacam tidak percaya atau didelegitimasi gitu," papar Afutami.
2. Pemerintah perlu perbaiki secara fundamental kemampuan komunikasi publik
Presiden Prabowo Subianto pimpin rapat terbatas (ratas) penanganan karhutla (dok. Sekretariat Presiden) Hampir setiap bulan, kata Afutami, ada sebuah kebijakan atau keputusan yang diambil yang kemudian mendapat masukan dari masyarakat, tapi pemerintah justru tidak mendengar.
"Dua tahun ini again and again, bukan cuma tidak mendengar, malah mengirimkan kembali pesannya. Masukannya malah dicemooh atau mungkin diberikan pesan balik yang menjatuhkan gitu," ujar Afutami.
Dia mencontohkan, aksi protes atau demonstrasi yang sering terjadi. Menurutnya itu adalah bagian dari exercising demokrasi, sehingga seharusnya berjalan damai tanpa kekerasan.
"Istilahnya non-violent protest gitu ya. Itu adalah bagian yang normal dari demokrasi, dan normalnya pemerintah kemudian menangkap masukan dari masyarakat, dan kemudian dijadikan dasar atau input lah terhadap proses-proses yang terjadi. (Tapi) feedback loop ini sama sekali tidak terjadi," paparnya.
Menurut Afutami, jika pemerintahan Prabowo tidak memperbaiki secara fundamental kemampuan komunikasi publik, maka pemerintah akan terus-menerus menjadi pemerintah yang melakukan apa yang dia kehendaki, menutup diri, dan sangat jauh dari nilai-nilai demokratis dan partisipasi bermakna yang harusnya menjadi dasar negara Indonesia.
3. Prabowo jawab kritik
Presiden Prabowo Subianto membuka pidatonya dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 tahun pemerintahan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026). (Youtube.com/Sekretariat Presiden) Adapun Presiden Prabowo menggelar sidang paripurna di Istana Kepresiden pada Rabu (21/10/2026), untuk menandai 2 tahun kepemimpinannya di Indonesia. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kabinet Merah Putih atas kinerja selama dua tahun pemerintahan. Prabowo menilai para menteri dan pejabat yang membantunya telah bekerja keras dan menunjukkan hasil yang membanggakan.
Menurut dia, para menteri dan pejabat di Kabinet Merah Putih telah memberikan kemampuan terbaik mereka dengan semangat dan kerja keras. Dia menilai kinerja tersebut cukup membanggakan.
"Saudara-saudara telah menghasilkan suatu kinerja yang menurut penilaian saya cukup membanggakan," ujar dia.
Terkait kritik bahwa Kabinet Merah Putih terlalu jumbo, Prabowo menjawab dengan membandingkan luas wilayah Indonesia dengan Eropa. Prabowo dalam kabinetnya membutuhkan lebih banyak orang untuk menjangkau seluruh masyarakat Indonesia hingga ke pelosok.
"Saya tidak mau mengulangi-ulangi, mengutak-atik yang sudah lewat. Negara sebesar kita dinamika politik sebesar kita pasti persaingannya keras. Kursi terbatas. Kok ada yang senyum ya? Ini pemimpin partai ini sadar, kursi terbatas. Presiden hanya 1. Kita dituduh kabinet gemuk, ya kan? Tidak efisien," ucap dia.
"Tapi saudara-saudara, saya ingatkan, negara kita hampir 300 juta. Negara kita fisiknya sebesar Eropa. Eropa itu 30 negara. Ada 30 Kabinet, ada 30 Menteri Keuanga, ada 30 Panglima TNI, ada 30 Jaksa Agung, ada 30 Kapolri. Indonesia satu kabinet saudara-saudara, mana yang tidak efisien," sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan, dengan wilayah sebesar Eropa, pemerintah mampu menjaga seluruh kekayaan alam.
