3 Dampak Buruk Dinasti Politik Jika Terus Diterapkan di Indonesia

29 Okt 2019, 18:15 WIB

Ilustrasi bendera partai politik (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Jakarta, IDN Times - Putra sulung Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Gibran Rakabuming Raka, siap mencalonkan diri dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Solo pada 2020. Masuknya Gibran menambah deretan dinasti politik di Indonesia.

Meski secara undang-undang diperbolehkan, dinasti politik rupanya lebih banyak berdampak negatif dari pada sisi positifnya, jika terus dijalankan para penguasa di negeri ini.

Dosen ilmu politik Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Dwipayana mengatakan, akibat dinasti politik banyak pemimpin daerah menjadi politisi yang mempunyai pengaruh besar. Sehingga semua keluarga, termasuk anak dan istri, berbondong-bondong terlibat dalam sistem pemerintahan.

1. Dinasti politik dianggap hanya melenggangkan kekuasaan segelintir orang

(Ilustrasi) ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Ari berpendapat dinasti politik hanya melanggengkan kekuasaan bagi segelintir orang. Karena partai politik lebih mengutamakan popularitas dan kekayaan, ketimbang kader partai yang memiliki kapabilitas.

“Pertama menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai, sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan,” kata Ari saat dikonfirmasi, Selasa (29/10).

"Dalam posisi ini, rekrutmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, 'darah hijau' atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi,” lanjut dia.

2. Tidak memberi ruang kepada orang lain yang lebih kompeten, untuk bergabung ke dalam partai atau pemerintahan

ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Sisi negatif kedua akibat dinasti politik, sambung Ari, sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas.

"Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elite dan pengusaha semata, sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan,” tutur dia.

3. Sulit menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih

(Ilustrasi) IDN Times/Kevin Handoko

Ketiga, sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi, karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih.

"Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif, sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme,” papar Ari.

4. Dinasti politik tidak tepat jika diterapkan di Indonesia karena bukan negara kerajaan

Ilustrasi bendera setengah tiang. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Ari menambahkan, sisi negatif lainnya dari dinasti politik di Indonesia akan membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Hal sebaliknya juga bisa terjadi, di mana orang yang kompeten menjadi tidak dipilih karena alasan bukan keluarga.

"Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasikan, karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas. Maka dari itu, dinasti politik bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di negara kita Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan,” kata dia.