147 Pabrik Garmen Bangladesh Tutup akibat Gelombang Mogok Kerja

- Sebanyak 147 pabrik garmen di Savar, Ashulia, dan Gazipur tutup akibat mogok serta kerusuhan pekerja yang dipicu perselisihan upah minimum.
- Pengusaha garmen mendesak jaminan keamanan sebelum melanjutkan negosiasi upah, serta mengancam mundur dari pembahasan jika kerusuhan berlanjut.
- Pekerja menuntut upah minimum naik dari 12.500 menjadi 30 ribu taka di tengah inflasi, sementara gangguan produksi mengancam ekspor dan rantai pasok global.
Jakarta, IDN Times - Gelombang mogok kerja dan demonstrasi yang dipicu oleh perselisihan upah minimum sejak Oktober lalu memaksa hampir 150 pabrik garmen di Bangladesh menghentikan operasionalnya. Tercatat, sekitar 147 pabrik tutup pada 14 November 2026 di tiga kawasan manufaktur utama, yaitu Savar, Ashulia, dan Gazipur.
Aksi unjuk rasa yang berujung pada kerusuhan dan penutupan massal ini tidak hanya melumpuhkan pusat produksi lokal, tetapi juga mengancam kelancaran ekspor pakaian negara tersebut. Kondisi ini menjadi semakin kritis karena terjadi menjelang lonjakan permintaan global untuk liburan Natal, yang berpotensi memicu gangguan serius pada rantai pasok industri garmen internasional, dilansir The Straits Times.
1. Aksi mogok meluas, ratusan pabrik hentikan produksi

Ilustrasi demonstran di Bangladesh. (unsplash.com/Bornil Amin) Baru-baru ini, para pekerja kembali menggelar demonstrasi di Gazipur dengan memblokir jalan raya Dhaka-Tangail selama lebih dari satu jam. Polisi kemudian membubarkan aksi tersebut, guna memulihkan arus lalu lintas. Inspektur Polisi Mohammad Amjad Hossain mengatakan sejumlah pabrik ditutup setelah aksi mogok pekerja, termasuk 13 pabrik pada Sabtu (14/11/2026) malam dan 16 lainnya menyusul kerusuhan pada Minggu (15/11/2026) pagi.
Kerusuhan sebelumnya juga diwarnai pembakaran kendaraan polisi dan perusakan fasilitas umum. Sejumlah pengelola pabrik di Ashulia memasang pemberitahuan penutupan tanpa batas waktu. Berdasarkan ketentuan 'no work, no pay' dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Bangladesh, pemilik pabrik dapat menghentikan operasional dan tidak membayarkan upah ketika produksi terganggu.
2. Pengusaha ancam hentikan negosiasi dan tutup pabrik

Ilustrasi industri garmen. (unsplash.com/Luba Glazunova) Asosiasi Produsen dan Eksportir Garmen Bangladesh (BGMEA) bersama Asosiasi Produsen dan Eksportir Pakaian Rajut Bangladesh (BKMEA) mendesak pemerintah menjamin keamanan fasilitas produksi sebelum negosiasi upah dilanjutkan. Sikap tersebut disampaikan Presiden BGMEA Mahmud Hasan Khan dalam konferensi pers di Dhaka pada Sabtu.
"BGMEA dan BKMEA mempertanyakan kelanjutan pembahasan upah apabila tidak ada jaminan perlindungan terhadap pabrik," kata Khan.
Khan juga memperingatkan bahwa produsen dapat mempertimbangkan untuk meninggalkan negosiasi yang dijadwalkan berlanjut pada 16 November, jika kerusuhan terus berlangsung. Ancaman tersebut menambah tekanan terhadap proses penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha.
3. Lonjakan biaya hidup memicu tuntutan kenaikan upah

Potret pekerja garmen meninggalkan pabrik di Bangladesh. (unsplash.com/ Shanjir H | Photo4life AU) Para pekerja menuntut kenaikan upah minimum bulanan dari 12.500 taka (sekitar Rp1,8 juta) menjadi 30 ribu taka (Rp4,3 juta), atau meningkat sekitar 140 persen. Mereka menilai penghasilan saat ini, tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan, perumahan, transportasi, dan layanan kesehatan di tengah inflasi yang mencapai sekitar 8 persen.
Wakil Presiden Pusat Serikat Pekerja Garmen, Joly Talukder, menilai pekerja selama ini menanggung beban rendahnya upah, sedangkan pemilik pabrik dan peritel internasional memperoleh keuntungan dari industri tersebut. Ia menegaskan tuntutan kenaikan upah merupakan kebutuhan dasar untuk menjamin kelangsungan hidup pekerja.
4. Gangguan produksi ancam ekspor pakaian Bangladesh

Ilustrasi toko pakaian. (pexel.com/Kate Trysh) BBC melaporkan, di tengah perselisihan tersebut, pemerintah Bangladesh membentuk dewan penetapan upah minimum pada 1 November 2026 untuk merumuskan struktur pengupahan baru. Dewan yang dipimpin oleh seorang hakim senior itu menargetkan penyelesaian rekomendasi pada akhir November, dengan penerapan upah yang diharapkan mulai 1 Desember.
Industri garmen menyumbang hampir 40 miliar dolar AS (Rp729,9 triliun) setiap tahunnya dan menyumbang 10 persen dari total produk domestik bruto Bangladesh. Sektor ini juga mempekerjakan lebih dari 4 juta orang, serta memasok berbagai merek internasional, termasuk H&M, Primark, Zara, Levi Strauss, dan The North Face.
Saat ini, Bangladesh merupakan eksportir pakaian jadi terbesar kedua di dunia setelah China. Gangguan yang berlangsung berkepanjangan berpotensi memengaruhi rantai pasok dan jadwal pengiriman pesanan kepada pembeli internasional.


























