Jakarta, IDN Times - Komisi Nasional (Komnas) Perempuan merilis hasil Catatan Tahunan (Catahu) mengenai kekerasan terhadap perempuan. Catahu diluncurkan setiap tahun untuk memperingati Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret.
Dari hasil Catahu tersebut, Komnas Perempuan melihat adanya tren peningkatan kekerasan pada perempuan selama 2017 sebesar 348.446 kasus. Angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan 2016 yang hanya 259.150 kasus.
Melihat tren kenaikan angka kekerasan pada perempuan tersebut, Ketua Komnas Perempuan Azria menilai ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan angka kekerasan tersebut.
"Banyak faktor yang menyebabkan, terutama faktor budaya. Budaya masyarakat kita kan masih menempatkan perempuan lebih rendah posisinya daripada laki-laki, bisa dilihat dari posisi pengambilan keputusan, jarang sekali bisa diambil perempuan," ujar Azria di Kantor Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/3).
Menurut Azria, konstruksi sosial berpikir masyarakat yang masih menempatkan perempuan lebih rendah dari laki-laki ini menjadi akar persoalan kekerasan terhadap perempuan.
"Karena (laki-laki) yang menentukan akan kemana, mau apa, ini mempengaruhi cara pandang yang diskriminatif yang dapat mempengaruhi ketindakan (kekerasan). Nah, itu salah satunya," kata dia.
Azrina menjelaskan, stigma diskriminatif dari laki-laki kepada perempuan sebenarnya bisa dihilangkan, dengan cara pendekatan secara struktural dan berkelanjutan.
"Maka perlu ada edukasi masyarakat dalam konsep yang luas. Bagaimana peran keluarga memberikan pendidikan, peran tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat selain pendidikan yang diberikan di institusi pendidikan. Ini semua punya peran kunci untuk memperbaiki budaya itu," kata dia.
Dalam masalah ini juga pemerintah harus berperan aktif menyiapkan regulasi dan kebijakan. Karena dengan demikian perubahan budaya itu bisa dipercepat dengan tindakan tegas.
"Jadi yang tadinya tidak ada sanksi hukumnya, setelah ada (hukumnya) orang jadi takut kena sanksi hukum. Itu salah satu yang bisa memperbaiki budaya diskriminatif tadi," ujar Azria.
Selain pemerintah, kata dia, aparat penegak hukum juga dianggap memiliki peran penting dalam pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan.
"Yang lainnya bagaimana memperbaiki paradigma dari aparatur negaranya sendiri. Karena apabila aparat hukumnya masih bias gender, kekerasan terhadap perempuan ini kan tidak dilihat persoalan yang serius oleh dia (penegak hukum)," kata Azria.