Cegah Spionase, Militer Jerman Larang Drone Komersial Buatan China
- Bundeswehr melarang seluruh drone komersial buatan China di markas dan area latihan sejak 11 November 2026 karena risiko spionase dan kebocoran data sensitif.
- Drone yang ada akan ditarik dan diganti produk Jerman atau Uni Eropa, setelah temuan celah data serta sulitnya melacak ribuan drone DJI hasil pembelian mandiri.
- Jerman juga melarang mobil pintar China memasuki markas militer; kendaraan BYD, Geely, dan NIO wajib diparkir di luar demi mencegah perekaman informasi rahasia.
Jakarta, IDN Times - Militer Jerman (Bundeswehr) resmi melarang penggunaan seluruh drone komersial buatan China di markas dan area latihan mereka pada Rabu (11/11/2026). Langkah mendadak ini diambil karena adanya kekhawatiran besar terkait risiko keamanan nasional dan ancaman mata-mata asing.
Kementerian Pertahanan Jerman memastikan semua drone tersebut akan segera ditarik dari operasional pasukan. Sebagai gantinya, pemerintah berencana membeli drone buatan dalam negeri atau dari negara mitra di Uni Eropa.
1. Risiko kebocoran data ke intelijen Beijing picu larangan drone China
ilustrasi drone UAV (unsplash.com/Jordan Cormack) Kekhawatiran utama militer Barat berpusat pada risiko perangkat buatan China yang diduga bisa membocorkan informasi penting. Militer Jerman menyoroti bahaya terekamnya tata letak fasilitas, skenario latihan tempur, serta rincian senjata mereka.
"Ke depan, Bundeswehr tidak akan lagi menggunakan model buatan China dan sistem yang ada saat ini akan digantikan oleh produk nasional atau Eropa," ujar seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman.
Kewaspadaan ini semakin menguat setelah intelijen militer menemukan celah kebocoran data pada drone tersebut, terlebih Jerman kini menjadi pusat pelatihan utama bagi tentara Ukraina.
2. Aturan pembelian bebas picu larangan total drone China di militer Jerman
ilustrasi drone, teknologi (pexels.com/JESHOOTS.com) Banyaknya jumlah drone sipil di markas Jerman berawal dari aturan pada awal 2024 yang mengizinkan komandan daerah membeli perangkat secara langsung di pasaran. Kebijakan ini membuat ribuan drone merek DJI dibeli untuk memfasilitasi latihan calon pilot dan simulasi pertahanan militer.
Namun, mekanisme belanja mandiri ini ternyata tidak dibarengi dengan sistem pendataan terpusat di markas utama. Akibat ketidakmampuan melacak lokasi dan status setiap drone, pimpinan militer akhirnya terpaksa memberlakukan larangan total untuk semua perangkat buatan China.
3. Jerman perluas larangan mobil pintar China masuk area markas militer
Ilustrasi drone yang memiliki persenjataan yang menyerang pangkalan militer AS di Bandara Internasional Erbil. sumber:unsplash.com/Ian Usher Kebijakan tegas Berlin ini sejalan dengan pengetatan keamanan yang dilakukan oleh negara-negara aliansi NATO. Di Jerman, larangan ini bahkan diperluas hingga melarang masuknya mobil pintar buatan China, seperti BYD, Geely, dan NIO, ke dalam area markas militer.
Prajurit yang menggunakan kendaraan tersebut kini wajib memarkirkannya di luar gerbang untuk mencegah kamera dan sensor mobil merekam data rahasia. Aturan serupa juga sudah diterapkan oleh militer Amerika Serikat, Polandia, dan Norwegia untuk menutup celah keamanan digital dari peredaran gawai murah di sekitar fasilitas pertahanan.
