Jakarta, IDN Times — Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei terkait kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Menurut survei terbaru itu, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf mendapatkan 3 rapor merah.
Survei dilakukan pada 4-15 Januari 2023 dengan cara wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Metode survei multistage random sampling dengan jumlah responden 1.200. Margin of eror survei kurang lebih 2,9 persen.
Responden survei mengaku tidak puas terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dalam tiga bidang.
Tiga bidang tersebut yaitu kesejahteraan petani, buruh, dan nelayan, bidang mengurangi kemiskinan dan bidang membuka lapangan kerja.
Dalam bidang kesejahteraan petani, buruh, dan nelayan, responden mengaku kurang puas atau tidak puas sama sekali sebesar 51,4 persen, bidang mengurangi kemiskinan 56,5 persen, dan bidang membuka lapangan kerja 59,5 persen.
Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf juga mencetak rapor biru dalam delapan bidang.
Delapan bidang tersebut di antaranya sosial budaya, keamanan, internasional, kesejahteraan guru dan PNS, ekonomi, penyediaan sembako, politik, dan penegakan hukum.
Dalam bidang sosial budaya, responden mengaku sangat puas atau cukup puas sebesar 83,6 persen, bidang keamanan 73 persen, bidang internasional 72,4 persen, bidang kesejahteraan guru dan PNS 61,3 persen, bidang ekonomi 59,4 persen, bidang menyediakan sembako 58,6 persen, bidang politik 54,3 persen, dan bidang penegakan hukum 53,8 persen.
LSI Denny JA menyebut ada 4 kategori partai politik yakni partai besar, partai menengah, partai kecil, dan partai nol koma atau partai ‘gurem’.
Partai kecil memiliki angka elektabilitas 1-4 persen. Masuk dalam kategori ini adalah Partai Perindo (2,8 persen), Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ddengan masing-masing di angka 1,9 dan 2,1 persen.
“Jadi secara dukungan 3 partai ini berada di kategorisasi partai kecil,” kata Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, Selasa (7/2/2023).
Menurut hasil survei itu, PAN dan PPP terancam tak lolos ambang batas parlemen di 2024.