4 Pengaduan yang Diterima Ombudsman RI Selain Masalah Bansos

Terkait penahanan paspor, Ombudsman menerima aduan dari pelapor usai dirinya pulang dari luar negeri. Pelapor yang merupakan WNI tersebut harus menjalani karantina di Balai Kesehatan Cilandak selama lima hari. Setelah mendapat hasil tes dan clearance, yang bersangkutan keberatan terhadap mekanisme yang mengharuskan mengambil paspor di Wisma Atlet.

“Sehubungan dengan hal ini, Ombudsman telah berkoordinasi dengan pihak imigrasi agar dapat dilakukan perubahan terhadap  kebijakan mekanisme pengambilan paspor yang ditahan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Amzulian, pihaknya juga menerima pengaduan terkait tingginya tarif rapid test dan tes PCR (Polymerase Chain Reaction) di beberapa provinsi, salah satunya di Provinsi Kalimantan Utara.

Tingginya tarif tersebut menimbulkan dugaan pihak-pihak tertentu mengambil kesempatan atas aturan yang mewajibkan orang bepergian untuk melakukan tes terlebih dahulu.

Masih terkait dengan tes PCR, Ombudsman juga menerima pengaduan terkait beberapa Rumah Sakit yang tidak transparan dan informatif terkait hasil tes tersebut.

“Salah satunya di Provinsi Sulawesi Barat, pelapor mengadukan tentang lamanya waktu antara pengambilan sampel dengan keluarnya hasil tes yang mengakibatkan pasien meninggal dengan status sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19,” tuturnya.

Tak hanya itu, Ombudsman juga memperhatikan adanya pengaduan masyarakat terkait kecenderungan naiknya tagihan listrik oleh PLN. Amzulian mengatakan, ada dugaan terjadi kesalahan dalam pencatatan yang dilakukan oleh petugas PLN pasca pelonggaran PSBB di beberapa wilayah.

“Sehubungan dengan hal ini, Ombudsman dalam waktu dekat akan meminta tanggapan PLN guna memperoleh penjelasan lebih lanjut,” ujarnya.