5 Isu Politik yang Memanas di Tahun Ini, Jelang Pemilu 2024

08 Jan 2023, 07:00 WIB

Ilustrasi Pemilu. (IDN Times/Mardya Shakti)

Jakarta, IDN Times - Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Jakarta, Emrus Sihombing menyebut, ada lima isu politik yang semakin memanas pada tahun 2023. Salah satu di antaranya yaitu misteri siapa yang bakal maju menjadi calon presiden (capres) 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Emrus dalam acara diskusi akhir pekan Titik Temu yang diselenggarakan Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN), di Jakarta, Sabtu (7/1/2023).

"Sejumlah isu akan semakin memanas di tahun 2023 seiring dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang," kata Emrus dalam keterangan tertulis.

1. Isu UU Ciptaker turut mewarnai tahun politik

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Isu berikutnya yaitu terkait strategi setiap partai politik (parpol) atau koalisi parpol dalam memasarkan pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres) yang diusungnya. Bahkan, menurutnya, isu Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) juga akan mewarnai tahun politik ini.

"Selain itu, di tingkat masyarakat juga akan menguat soal Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti kita tahu UU Cipta Kerja masih memicu reaksi dari sekelompok masyarakat," tutur dia.

2. Sistem proporsional terbuka dan tertutup

Ilustrasi pemilih pemula. (IDN Times/Istimewa)

Kemudian, Emrus menambahkan, sistem pemilu apakah proporsional terbuka atau tertutup juga turut menjadi isu yang panas. Sebab, ada berbagai kepentingan baik para calon legislatif (caleg) maupun parpol.

"Isu soal pemilihan proporsional terbuka tertutup ini akan menguat di tahun 2023, meskipun tidak ada gunanya untuk kepentingan rakyat," katanya.

3. Isu pengelompokkan koalisi semakin menguat

(IDN Times/Hilmansyah)

Sedangkan yang terakhir, kata Emrus, yaitu isu terkait pengelompokan koalisi parpol. Emrus menilai, isu yang menunjukkan identitas tersebut akan semakin menguat jelang Pilpres 2024.

"Walaupun sebenarnya seperti yang saya sering sampaikan dalam sejumlah pertemuan, kita harus menolak politik identitas yang sempit," tegasnya.