Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan perkembangan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Yusril mengatakan, pihaknya tidak akan membentuk satgas khusus untuk mengusut kasus tersebut dan menyampaikan bahwa Prabowo mengetahui dirinya disadap dari laporan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Berikut lima poin kasus tersebut!
Yusril mengatakan, pemerintah tidak akan membentuk satuan tugas khusus untuk menangani kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah mempercayakan proses hukum kepada Bareskrim Polri, termasuk pendalaman dugaan tindak pidana makar.
"Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim atau apapun. Bahwa presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan, dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar," ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Yusril mengatakan, pemerintah menyerahkan penanganan perkara kepada Bareskrim. Sikap ini diambil meski Polri telah membentuk tim khusus dan DPR juga berencana menindaklanjuti kasus tersebut melalui pansus penyadapan.
"Ini betul-betul penyidik profesional dan kita percayakan kepada kepolisian melakukan tindakan ini," ujar dia.
Yusril mengatakan, Presiden Prabowo mengetahui dugaan penyadapan setelah Kapolri melaporkan temuan kepolisian. Laporan itu disampaikan setelah penyidik menemukan alat penyadap dan pihak-pihak yang diduga menggunakannya.
"Dan Presiden memberikan arahan supaya dilakukan penegakan hukum secara objektif sesuai norma-norma hukum yang berlaku, dan tegakkan hukum itu tanpa pandang bulu," kata dia.
Yusril menjelaskan, pada awal penahanan tiga orang, penyidik menerapkan pasal terkait penyadapan dan intersepsi elektronik. Dugaan makar baru disampaikan setelah pemeriksaan saksi, tersangka, dan pengumpulan alat bukti berkembang.
"Hukum itu harus didasarkan pada bukti, bukan dengan pendapat," kata dia.
Yusril menyebut, para ahli hukum mendiskusikan kemungkinan menghubungkan penyadapan terhadap Presiden dengan pasal makar. Menurut tafsir yang disampaikan Yusril, penyadapan terhadap kepala negara tidak bisa dipandang sebagai perkara penyadapan biasa.
"Karena itu penyadapan terhadap orang presiden, tidak bisa dianggap sebagai suatu penyadapan biasa," kata dia.
Yusril tidak merinci bukti yang mengarah pada dugaan makar. Dia juga menyerahkan keputusan mengenai kemungkinan membuka hasil sadapan kepada penyidik, karena proses hukum masih berlangsung.
"Ya terserah penyidik juga kan dikomunikasi kepada publik," ujarny.
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto mencuat setelah Bareskrim Polri mengusut dugaan intersepsi elektronik ilegal terhadap sejumlah pejabat negara
Perkara ini awalnya menjerat tiga orang, yakni Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Dalam perkembangan berikutnya, Irjen Slamet Uliandi juga ditetapkan sebagai tersangka.
Penyidik menerapkan sejumlah pasal, di antaranya Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 UU ITE. Pengusutan perkara kemudian berkembang ke dugaan tindak pidana makar sebagaimana Pasal 191 sampai 193 KUHP, yang masih didalami penyidik.