PKS Mulai Gerilya di DPR, Galang Tanda Tangan demi Makzulkan Gibran
Jakarta, IDN Times - Upaya untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden sudah dimulai begitu sidang paripurna ke-11 tahun 2026-2027 dibuka pada Selasa (10/11/2026). Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, terlihat mulai bergerilya untuk mengumpulkan tanda tangan dari fraksi-fraksi di parlemen untuk memenuhi syarat Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
HMP adalah salah satu hak konstitusional yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Salah satunya menyatakan dugaan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Untuk memenuhi usulan awal HMP minimal diteken oleh 25 anggota DPR.
Dalam foto yang dibagikan kepada IDN Times, Mardani terlihat memegang sebuah formulir dengan judul 'Pengusul Hak Menyatakan Pendapat'. Di foto tersebut setidaknya 12 baris sudah terisi dan ditandatangani. Namanya ada di baris pertama di formulir itu.
Tetapi, anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan, anggota DPR yang meneken formulir tersebut terus bertambah.
"Rata-rata 10-an (anggota DPR sudah teken) dari hampir semua fraksi," ujar Mardani kepada IDN Times lewat pesan pendek pada hari ini.
Ketua DPR Puan Maharani pun mengaku sudah mendengar ada aspirasi dari sejumlah anggota parlemen untuk menggunakan HMP. Tetapi, ia dan pimpinan DPR lainnya akan melakukan verifikasi siapa saja yang sudah meneken formulir HMP.
"Kami memang sudah menerima laporan tersebut, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, apa mekanismenya dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme serta konstitusi yang ada," ujar Puan usai membuka sidang paripurna ke-11.
Desakan agar Gibran mundur dari kursi wapres semakin kuat usai muncul putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 lalu. Di dalam amar, hakim menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran dinyatakan batal. Lantaran hal tersebut, oleh sejumlah pihak, Gibran dianggap tak lagi memenuhi syarat untuk duduk sebagai wakil presiden lantaran minimal tamat SMA.
