Jakarta, IDN Times – Enam orang saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penyadapan Presiden Prabowo Subianto mengajukan permohonan pelindungan kepada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Ketua LPSK Achmadi mengatakan, permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan sejak Jumat (6/11/2026). Dalam proses tersebut, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara.
Ia menjelaskan, penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban. Hal tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
Achmadi menegaskan, LPSK terus mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut. LPSK juga membuka kemungkinan adanya penambahan jumlah saksi yang mengajukan permohonan pelindungan seiring perkembangan proses hukum.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Selain itu, LPSK akan mencermati seluruh aspek permohonan, termasuk tingkat ancaman, kerentanan para saksi, serta bentuk pelindungan yang dibutuhkan.
Diketahui, Polri menetapkan eks Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data, dan akses ilegal terhadap nomor Presiden dan sejumlah pejabat negara lainnya termasuk media.
Penyadapan ini diduga dilakukan sejak 2025. Namun, motif penyadapan belum diketahui.