Ada 27.820 Dapur MBG Beroperasi, Siapa Saja yang Mengelola?

Polri telah membangun 1.415 SPPG hingga Juni 2026. Jumlah tersebut terdiri dari 828 SPPG yang telah beroperasi, 227 dalam tahap operasional, dan 360 masih dalam proses pembangunan, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

Data tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, saat berpidato dalam Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Lapangan Satuan Latihan (Satlat) Korps Brimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026). 

Polri menargetkan pembangunan 1.500 SPPG hingga akhir tahun. Jika target tersebut tercapai, SPPG Polri diproyeksikan dapat melayani 3,5 juta penerima manfaat dan menyerap lebih dari 70 ribu tenaga kerja. 

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga terlibat dalam pembangunan dapur MBG. ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menyebut Kadin telah mencapai pembangunan SPPG ke-742 dari target 1.000 unit saat meresmikan SPPG di Mampang, Jakarta Selatan, pada 6 Maret 2026. 

Di sisi lain, berdasarkan keterangan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada September 2025, TNI turut mengelola 452 SPPG yang tersebar di jajaran TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. TNI sendiri mendapat alokasi untuk membangun hingga 2.000 SPPG secara bertahap. 

Organisasi kemasyarakatan dan keagamaan turut terlibat dalam pengembangan jaringan SPPG. Hingga Mei 2026, Muhammadiyah tercatat mengoordinasikan 302 SPPG di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 202 SPPG telah beroperasi dan sekitar 100 lainnya masih dalam proses pembangunan. Jaringan SPPG Muhammadiyah tersebar di 30 provinsi, dengan menjangkau 174 kabupaten/kota serta 299 kecamatan. 

Adapun PBNU melalui Tim Koordinasi dan Akselerasi (TKA) berperan mendampingi lembaga dan yayasan di lingkungan NU dalam pengajuan SPPG. Hingga April 2026, sebanyak 254 SPPG dalam jaringan tersebut telah beroperasi, 77 dalam tahap persiapan, dan sekitar 700 lainnya masih dalam proses pendaftaran awal. 

PBNU menegaskan, tidak memiliki dapur MBG secara langsung. Kepemilikan dan pengelolaan SPPG berada di tangan masing-masing lembaga atau yayasan, sedangkan PBNU berperan dalam pendampingan proses pengajuan dan regulasi. 

Selain institusi dan organisasi besar, pengelolaan SPPG juga melibatkan berbagai yayasan. Berdasarkan data BGN mengenai 315 SPPG yang siap beroperasi mulai 17 Maret 2025, sejumlah yayasan tercatat sebagai pengelola dapur MBG di berbagai daerah. 

Beberapa di antaranya adalah Yayasan Pemuda Santri Aceh Barat, Yayasan Kurnia Jaya Abadi, dan Yayasan Makmur Maju Bersama. Data tersebut merupakan gambaran pengelola SPPG pada masa awal pelaksanaan Program MBG. 

Secara ringkas, berikut sejumlah lembaga dan jaringan yang terlibat dalam pengembangan SPPG: 

• Polri: membangun 1.415 SPPG hingga Juni 2026.

• Kadin Indonesia: membangun 742 SPPG hingga Maret 2026.

• TNI: mengelola 452 SPPG berdasarkan data terakhir pada September 2025.

• Muhammadiyah: mengoordinasikan 302 SPPG hingga Mei 2026.

• Jaringan lembaga dan yayasan NU: mengoperasikan 254 SPPG dengan pendampingan PBNU hingga April 2026.

• Yayasan mitra lainnya: tercatat sebagai pengelola dalam daftar 315 SPPG yang siap beroperasi pada Maret 2025

SPPG tersebar di seluruh 38 provinsi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 8 Juni 2026, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG terbanyak, disusul Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Berikut sebaran SPPG di 38 provinsi: 

1. Aceh: 737 SPPG

2. Sumatra Utara: 1.592 SPPG

3. Sumatra Barat: 446 SPPG

4. Riau: 775 SPPG

5. Kepulauan Riau: 263 SPPG

6. Jambi: 234 SPPG

7. Sumatra Selatan: 850 SPPG

8. Kepulauan Bangka Belitung: 106 SPPG

9. Bengkulu: 175 SPPG

10. Lampung: 1.209 SPPG

11. Banten: 1.403 SPPG

12. DKI Jakarta: 667 SPPG

13. Jawa Barat: 6.721 SPPG

14. Jawa Tengah: 4.590 SPPG

15. DI Yogyakarta: 461 SPPG

16. Jawa Timur: 4.340 SPPG

17. Bali: 277 SPPG

18. Nusa Tenggara Barat: 871 SPPG

19. Nusa Tenggara Timur: 339 SPPG

20. Kalimantan Barat: 566 SPPG

21. Kalimantan Tengah: 136 SPPG

22. Kalimantan Selatan: 312 SPPG

23. Kalimantan Timur: 326 SPPG

24. Kalimantan Utara: 67 SPPG

25. Sulawesi Utara: 203 SPPG

26. Gorontalo: 117 SPPG

27. Sulawesi Tengah: 239 SPPG

28. Sulawesi Barat: 225 SPPG

29. Sulawesi Selatan: 892 SPPG

30. Sulawesi Tenggara: 328 SPPG

31. Maluku: 124 SPPG

32. Maluku Utara: 125 SPPG

33. Papua: 92 SPPG

34. Papua Barat: 65 SPPG

35. Papua Selatan: 20 SPPG

36. Papua Tengah: 36 SPPG

37. Papua Pegunungan: 14 SPPG

38. Papua Barat Daya: 48 SPPG

Meski pembangunan dapur MBG terus berjalan, tidak semua SPPG yang telah selesai dibangun langsung bisa beroperasi. Di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, misalnya, dari 197 dapur MBG yang tercatat dalam proses pembangunan hingga awal 2026, baru 105 di antaranya yang benar-benar beroperasi. 

Wakil Bupati Majalengka, Dena Muhamad Ramdhan, menjelaskan kesenjangan ini terjadi karena sejumlah faktor teknis dan administratif yang belum terpenuhi, mulai dari kelengkapan tenaga inti, verifikasi survei, hingga pemenuhan standar operasional.  

Persoalan serupa juga mencuat pada 8 Juni 2026. Dalam sebuah rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat sejumlah investor SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mendatangi langsung Kantor BGN di Jakarta Pusat untuk menuntut kejelasan soal kelanjutan operasional dapur yang telah mereka bangun.  

Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN Nanik S. Deyang, mengakui bahwa para investor merasa telah memenuhi kewajiban mereka membangun dapur, tetapi belum mendapat kepastian soal langkah selanjutnya. 

“Bukan dihentikan dapurnya, mereka investor dapur 3T yang selama ini merasa sudah membangun dapur tapi gak jelas kelanjutannya. Saya kan baru masuk September 2025,” kata Nanik kepada IDN Times, Selasa (9/6/2026). 

Di tengah persoalan tersebut, jumlah SPPG yang beroperasi secara nasional sebenarnya terus bertambah seiring perluasan Program MBG. Berdasarkan data BGN per 18 Juni 2026, tercatat sudah 27.820 SPPG yang aktif beroperasi di seluruh Indonesia. 

Namun, dalam data tersebut BGN tidak merinci jumlah SPPG yang belum pernah beroperasi secara nasional. Sejumlah kasus menunjukkan dapur yang belum aktif dapat berada dalam tahapan berbeda, mulai dari proses pembangunan, pemenuhan persyaratan teknis dan administratif, hingga menunggu kepastian operasional. 

Selain SPPG yang belum memulai operasional, terdapat pula dapur yang sebelumnya telah beroperasi tetapi kemudian dihentikan sementara atau di-suspend.

Data BGN hingga 29 Mei 2026 menunjukkan, sebanyak 8.182 SPPG pernah mengalami suspend sejak Program MBG berjalan. Dari jumlah tersebut, 5.659 SPPG sudah kembali beroperasi, sementara 2.213 SPPG masih berstatus suspend karena belum memenuhi petunjuk teknis, baik yang menyangkut aspek manajemen maupun kondisi bangungan SPPG.