Agar Cepat Terwujud, DPD Komitmen Dukung Investasi Rusia di Indonesia
Jakarta, IDN Times - DPD RI mendorong percepatan masuknya investasi Rusia ke Indonesia. Salah satunya untuk pembangunan proyek kereta api Trans Kalimantan. Oleh karena itu, perlu ada dukungan dari pemerintah pusat dan daerah agar proyek ini bisa segera terwujud pada 2019 ini.
“Kami berusaha agar perkembangan investasi Rusia di Indonesia khususnya di Kalimantan terus didukung pemerintah pusat, daerah, dan parlemen,” ucap Ketua Komite II Aji M. Mirza Wardana saat menerima kunjungan delegasi Rusia di Nusantara III Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7).
Kunjungan delegasi Rusia disambut Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani, anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Selatan, Habib Hamid Abdullah dan Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek. Adapun dari Rusia dipimpin Deputy Transport Minister of the Russian Federation Vladimir Tokarev, First Deputy Director General of JSC Russian Railwaysп Alexander Misharin, dan Dubes Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva.
1. DPD RI sangat aktif pada pembicaraan kerja sama Trans Kalimantan dengan Rusia
Lebih lanjut, Aji mengatakan bahwa DPD RI juga terus mendukung kerja sama dengan Rusia. Namun, bukan hanya dari transportasi barang atau batu bara, melainkan juga produk lain.
“Kita juga mendorong proyek Trans Kalimantan, kereta api yang dibangun ini bisa menjadi transportasi untuk penumpang. Sudah saatnya Kalimantan punya kereta api, apalagi kerja sama ini telah berlangsung 2012 lalu. Tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan,” ujar Senator asal Kalimantan Timur itu.
Sementara itu, Ketua Komite I Benny Rhamdani mengatakan bahwa DPD RI sangat aktif pada pembicaraan kerja sama Trans Kalimantan dengan Rusia. Salah satunya, DPD RI melakukan regional development meeting pada 2018 lalu.
“Kami sangat aktif dalam pembicaraan bahkan telah membentuk tim terpadu,” kata Benny.
Benny juga menyakini kerja sama Trans Kalimantan dengan Rusia akan menarik investor-investor lain untuk masuk. Dengan demikian, hal itu bisa menjadi fokus pemerintah dalam memindahkan ibu kota ke Kalimantan.
“Jadi sikap DPD RI tidak diragukan lagi. Kita terlibat dalam pembicaraan dan tentu DPD RI terus menyakinkan pemerintah dalam regulasi kebijakan. Mungkin ada permasalahan selama proyek ini berlangsung, salah satunya di Borneo maka ini bisa menjadi catatan kami di depan,” kata Senator asal Sulawesi Utara itu.