Ahli Belanda Sebut KPU dan Bawaslu RI Harus Belajar Pemilu ke India

Ward menjelaskan, penyelenggara pemilu di India lebih banyak turun langsung ke lapangan untuk memeriksa secara massif apakah ada pelanggaran pemilu. 

Contohnya, petugas di sana memeriksa setiap kendaraan yang masuk dan keluar di daerah yang sedang melaksanakan pilkada. 

Penyelanggara pemilu India berkoordinasi dengan polisi setempat. Mereka tidak segan-segan menangkap dan menghukum oknum yang kedapatan melakukan praktik politik uang.

"Di sana ada tim yang keliling, kalau mau masuk sebuah kota di mana ada pilkada harus buka mobil. Polisi akan cek semua mobil dan saat ada acara kampanye, kalau ada uang polisi langsung menangkap uangnya dan banyak orang juga dihukumi," ungkap Ward.

"Jadi menurut saya, kalau ada alasan baik studi banding, saya kira studi banding ke India untuk lihat praktik mereka, sebab itu saya lihat sangat baik di sana," sambung dia.

Ward menilai, saat ini demokrasi Indonesia terperangkap dalam lingkaran setan. Sebab, biaya politik yang mahal mengakibatkan munculnya perilaku korupsi dan oligarki. 

“Demokrasi Indonesia terperangkap dalam lingkaran setan, biaya tinggi menimbulkan korupsi dan oligarki, menyebabkan pemilih menuntut uang, dan menyebabkan biaya tinggi,” ujar dia.

Menurut Ward, untuk keluar dari perangkap tersebut, perlu ada reformasi sistem pemilu secara menyeluruh. Ia pun mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk Perludem, untuk terus mendorong reformasi sistem pemilu. Salah satunya dengan terus mengusulkan wacana itu kepada pembentuk undang-undang.

Ia meyakini, dengan reformasi sistem yang ada, pemilu Indonesia mengalami perkembangan hingga mengurangi transaksi elektoral suara. Selain itu, agenda reformasi sistem pemilu juga bisa membatasi mahar politik, memperkuat parpol, dan meningkatkan pendanaan politik.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menyebut, partai politik harusnya hadir tidak hanya jelang momen pemilihan umum (pemilu). Ia menilai, kedekatan parpol dengan masyarakat tersebut bisa mencegah praktik politik uang dalam pemilu. 

“Partai itu hadir kalau ada pemilu. Seharusnya kan tak hanya pemilu. Dan pemilu kita lima tahunan. Jadi parpol itu hadir setiap lima tahun, maka tahun keempat partai-partai deketin masyarakat. Setelah tahun kelima lupain dulu kan. Tahun keempat ketemu lagi,” ujar Djayadi.

Akademisi Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) itu mengaggap, hubungan parpol dengan masyarakat yang tidak dekat menimbulkan politik transaksional. Masyarakat berpandangan apa yang diberikan parpol, jika mereka mau mendukung.

“Jadi tak ada hubungan (parpol dan masyarakat) yang ajeg. Akibatnya salah satunya hubungannya jadi transaksional. Lu kemana aja selama ini? Kenapa tiba-tiba minta suara saya. Maka, mana bagian saya? Bagi-bagi rezeki,” tutur dia.