Ajak Masyarakat Berantas Pungutan Liar, Bupati Kediri Sampaikan Ini
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times -- Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana kembali ajak masyarakat untuk memberantas pungutan liar (pungli) di Kabupaten Kediri. Melalui story Instagram pribadinya @dhitopramono, bupati yang akrab disapa Mas Dhito ini menyebut bahwa dirinya telah mendapatkan banyak aduan mengenai pungli.
“Saya sudah menerima banyaknya aduan pungli,” tulisnya pada Kamis (3/8/2023).
1. Pemkab Kediri terus berupaya untuk mencari pihak-pihak yang tak bertanggung jawab itu
Dari aduan yang masuk, kata Mas Dhito, pihaknya terus berupaya untuk mencari pihak-pihak yang tak bertanggung jawab itu.
Dalam postingannya, Mas Dhito menyatakan tegas bahwa cepat atau lambat, pelaku pungli itu akan segera diketemukan.
“Wahai njenengan yang melakukan pungli sadarlah cepat atau lambat pasti saya akan tau,” katanya menegaskan.
Baca Juga: Tindak Lanjuti Kelangkaan, Bupati Kediri Larang P3K-ASN Beli Gas 3 Kg
2. Pemkab Kediri berkoordinasi dengan pemerintah provinsi guna menindak tegas pungli di dunia pendidikan
Editor’s picks
Unggahan orang nomor satu di Kabupaten Kediri itu menyebutkan bahwa laporan pungli itu terjadi di level sekolah menengah atas (SMA).
Untuk itu, pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi guna menindak tegas pungli di dunia pendidikan.
Bupati muda berusia 31 tahun itu juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan segala bentuk pungli dengan membubuhkan fitur pertanyaan di Instagram.
“DM bukti chat atau bukti trf (transfer) pungli ya? Suwun,” tulisnya di fitur itu.
3. Mas Dhito tidak ragu untuk menindak tegas pelaku pungli
Sebagaimana diketahui, Mas Dhito dikenal sebagai bupati muda yang tegas. Bahkan, sejak awal menjabat dia sudah melakukan sidak praktik parkir liar di depan kantor Dispendukcapil Kabupaten Kediri.
Selain itu, pihaknya juga pernah menentang tegas bentuk jual beli jabatan saat digelarnya seleksi perangkat desa pada Desember 2021 lalu. (WEB)
Baca Juga: Permudah Pengambilan Kebijakan, Bupati Kediri Dorong OPD Update Data