AHY Kumpulkan 38 DPD Demokrat, Tegaskan Tak Bakal Rujuk dengan Anies

06 Sep 2023, 21:26 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika memberikan keterangan pers di DPP Partai Demokrat pada Senin, 4 September 2023. (IDN Times/Santi Dewi)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumpulkan 38 pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di DPP Partai Demokrat pada Rabu (6/9/2023). Pertemuan itu membahas arah koalisi dan kebijakan partai setelah angkat kaki dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan rapat sudah dimulai sejak pukul 14.00 WIB. Semula, dijadwalkan rapat berakhir pukul 16.00 WIB, tetapi pertemuan baru berakhir pukul 19.00 WIB.

"Hari ini masih terus berjalan rapatnya di mana AHY menyampaikan seperti apa perkembangan situasi terkini, termasuk situasi sebelumnya, apa yang terjadi di pusat kepada 38 Ketua DPD. Poin utama AHY bagaimana Demokrat tetap bisa meraih kemenangan di pemilu legislatif, karena kami punya target di sana," ungkap Herzaky di DPP Partai Demokrat.

AHY juga menyampaikan, Demokrat terus berupaya bergabung dengan koalisi agar bisa mengusung capres dan cawapres. Herzaky menggarisbawahi, Demokrat akan bergabung dengan koalisi yang berpeluang besar menang di Pilpres 2024.

"Karena kami ingin masuk di pemerintahan dan ingin agar tetap dapat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Perubahan dan perbaikan akan tetap diperjuangkan oleh Demokrat," tutur dia.

1. Demokrat bersedia melanjutkan kebijakan Jokowi yang memberi manfaat ke publik

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. (IDN Times/Muhammad Ilman Na'fian)

Herzaky mengatakan Demokrat tidak mengharamkan untuk melanjutkan kebijakan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Asal kebijakan itu memberikan manfaat bagi publik.

"Tetapi, kami juga akan melakukan usulan-usulan perubahan dan perbaikan sehingga kebijakan-kebijakan yang dianggap kurang pas atau ada kebijakan yang lebih baik, itu lah yang akan diperjuangkan ke depan dan memberikan manfaat. Sehingga, ada akselerasi pembangunan," kata dia.

Ia menambahkan selama rapat tidak ada mekanisme voting dari 38 DPD. Karena keputusan akhir ada di Majelis Tinggi Partai (MTP).

"Tetapi, yang saya lihat masukannya menjadi sangat penting bagaimana pandangan dari 38 DPD ini di tingkat provinsi. Apakah setelah ini ada deklarasi, apakah ada pengumuman itu nanti," tutur dia.

2. DPD Demokrat sepakat tidak mau kembali berkoalisi dengan NasDem dan Anies

Bakal capres Anies Baswedan ketika melakukan safari politik di Aceh pada 2 Desember 2022. (www.instagram.com/@aniesbaswedan)

Herzaky juga menyampaikan lebih dari separuh Ketua DPD menyarankan agar Demokrat tidak lagi berkoalisi dengan Anies atau NasDem.

"Satu hal yang pasti tidak ada kata CLBK (Cinta Lama Bersemi Kembali), karena bagi mereka kehormatan partai yang telah dilukai. Sehingga, CLBK bagi mereka tidak mungkin terjadi," ujarnya.

Ia mengatakan situasi di dalam rapat DPD cukup cair dan sempat terjadi perdebatan. Namun, hal tersebut wajar karena masing-masing DPD menyampaikan pendapat.

"Oh, gak ada (gebrak-gebrak meja). Kalau dari kami tidak ada budaya gebrak-gebrak meja (di rapat). Itu adanya di partai sebelah. Kalau ada yang berbeda pendapat ya silakan karena sikap ketum terbuka," tutur dia.

3. DPD Demokrat tidak menyarankan agar membentuk poros keempat

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra di Kantor DPP Demokrat, Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/10/2021).

Herzaky juga menyebutkan DPD Demokrat turut mengusulkan agar tak perlu membentuk poros baru.

"Sementara ini mengerucut kepada dua (koalisi) saja," kata dia.

Ia juga menambahkan tidak ada tenggat waktu khusus kapan Demokrat harus menentukan pilihan koalisinya. Termasuk ketika SBY bakal berulang tahun pada 9 September.

"Yang pasti saya gak ingin terlalu jauh (memperkirakan). Saat ini adalah masukan-masukan dari DPD adalah masukan yang berharga dan akan dibawa oleh AHY dalam diskusi MTP (Majelis Tinggi Partai)," tutur Herzaky.