AHY: Penegakan Hukum Tak Boleh Jadi Instrumen Politik kepada Oposisi

AHY mengatakan, keadilan hukum dipertanyakan saat ini. Kegelisahan masyarakat, lanjutnya, menilai bahwa aparat penegak hukum terkesan tebang pilih. "Tajam ke bawah tumpul ke atas. Yang kuat menang, yang lemah kalah. Partai Demokrat merekomendasikan kepada Presiden mendatang untuk menjamin tegaknya nilai-nilai keadilan bagi seluruh warga negara," ujar AHY di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).

Lanjut AHY, penegakan hukum di Indonesia harusnya tidak boleh menjadi instrumen politik bagi mereka yang berada di oposisi. Sehingga, hal itu tidak membuat oposisi untuk takut berbicara.

"Kita sering mendengar jargon, lawan berdebat adalah kawan dalam berpikir. Oposisi dalam berpolitik adalah koalisi dalam membangun bangsa," kata AHY.

"Oleh karena itu, tidak boleh ada yang merasa takut untuk berbicara, termasuk dalam menyampaikan kritik dan gagasannya," tambahnya.

Yang terpenting, kata AHY, kebebasan bereskpresi harus tetap berada di dalam koridor hukum, termasuk tidak menyebarkan hoaks. "Kebebasan berekspresi harus tetap berada di dalam koridor hukum, serta etika, dan norma berdemokrasi. Bukan fitnah, hoaks, ujaran kebencian, atau pembunuhan karakter," jelasnya.