Ajukan Praperadilan, Kuasa Hukum Rizieq Shihab Kritisi Ini

Tim kuasa hukum merasa penetapan Rizieq sebagai tersangka adalah sesuatu yang tidak memiliki dasar hukum. Oleh sebab itu, mereka menilai hal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang berimplikasi segala penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut seperti penangkapan dan penahanan.

"Oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat, serta penyidikan atas perkara a quo juga harus dihentikan (SP3)," seperti dikutip IDN Times dalam keterangan tertulis tim kuasa hukum Rizieq, Selasa (15/12/2020).

Secara garis besar penetapan tersangka tersebut dinilai mereka mengada-ngada, karena tidak sesuai pada beberapa hal. Pertama mereke menganggap bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 telah mengubah Pasal 160 KUHP yang dikenakan terhadap Rizieq sebagai delik materiil.

"Sehingga penerapannya harus pula disandarkan pada bukti materiil, bukan semata-mata berdasarkan selera penyidik, harus jelas siapa yang menghasut, dan siapa yang terhasut sehingga melakukan tindak pidana dan telah terbukti bersalah di pengadilan, misalnya adanya suatu hasutan sehingga menyebabkan orang terhasut membuat kerusuhan, atau
anarkisme, lalu diputus bersalah oleh pengadilan, dan telah berkuatan tetap," tulis tim kuasa hukum lagi.

Kuasa hukum berpendapat bahwa Pasal 160 KUHP tersebut semata-semata digunakan agar dapat menahan Rizieq.

Rizieq sendiri memang diduga melanggar Pasal 93 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Tim kuasa hukum juga merasa ini merupakan sesuatu hal yang salah.

"Unsur terpenting dari Pasal tersebut adalah menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, maka dengan tidak adanya bukti penetapan karantina wilayah, juga tidak mengakibatkan adanya penetapan kedaruratan kesehatan dalam hal ini Karantina Wilayah dan PSBB yang diumumkan oleh pemerintah pusat cq menteri kesehatan yang diakibatkan langsung oleh perbuatan Klien kami," tulisnya tketerangan kuasa hukum Rizieq.

Maka dari itu, tim kuasa hukum merasa hubungan sebab-akibat di atas harus didukung dengan adanya minimal dua alat bukti, seperti yang termaktub dalam Pasal 184 KUHAP, serta delik materiil haruslah didukung oleh bukti materiil pula.

"Oleh karena tidak adanya bukti materiil yang mendasari penggunaan Pasal 93 UU
Kekarantinaan Kesehatan sebagai predicate crime, dan Pasal 160 KUHP, maka secara otomatis penggunaan Pasal 216 KUHP gugur karena pasal tersebut tidak dapat berdiri sendiri atau harus berkaitan dengan predicate crime-nya," tukas tim kuasa hukum.