Jakarta, IDN Times - Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) mendesak Presiden Joko "Jokowi" Widodo bertanggung jawab atas bobolnya Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2) yang membuat data pribadi warga berada dalam ancaman.
"Presiden Jokowi harus bertanggung jawab karena turut andil dalam bobolnya PDNS 2 dengan menunjuk orang yang tidak kompeten untuk menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika," tegas Direktur Eksekutif SafeNet Nenden Sekar Arum di depan Gedung Kominfo, Rabu (10/5/2024).
Nenden juga menyoroti kejanggalan dalam proyek PDNS yang menghabiskan hampir anggaran hampir Rp2 triliun.
"Sebelumnya berbagai proyek yang melibatkan Kominfo terlibat korupsi, mulai dari mobil internet, BTS, hingga satelit Kementerian Pertahanan," katanya.