Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso. (IDN Times/Irfan Fathurohman)
  • Polri menjadwalkan sidang KKEP terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026 di Mabes Polri.

  • Eko dipersangkakan menyalahgunakan akses monitoring Bareskrim untuk akses ilegal serta melanggar sejumlah ketentuan etik.

  • Sidang dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo dengan komisi yang beranggotakan sejumlah perwira Polri.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Senin (16/11/2026)

Trunoyudo menyampaikan keterangan mengenai jadwal dan mekanisme sidang KKEP terhadap Eko.

Selasa, 17 November 2026

Sidang KKEP terhadap Eko dijadwalkan berlangsung di Mabes Polri, Jakarta.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • Apa?
    Sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso terkait dugaan penyalahgunaan akses monitoring untuk melakukan akses ilegal.
  • Siapa?
    Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dengan sidang dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo dan didampingi Irjen Pol Agus Dwi Hermawan.
  • Di mana?
    Mabes Polri, Jakarta.
  • Kapan?
    Selasa, 17 November 2026.
  • Mengapa?
    Karena Eko dipersangkakan melakukan penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, ketidakproseduralan, dan permufakatan dalam akses ilegal.
  • Bagaimana?
    Sidang dilaksanakan melalui mekanisme penegakan kode etik profesi Polri dengan prinsip profesional, prosedural, proporsional, objektif, dan akuntabel.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Polri akan mengadakan sidang untuk Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026. Eko diduga memakai akses monitoring Bareskrim untuk masuk secara ilegal. Sidang ini dilakukan oleh komisi etik Polri di Mabes Polri. Komjen Hendro Pandowo menjadi ketua. Saat ini, sidang itu masih akan berlangsung.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Sidang KKEP memiliki susunan komisi yang disebutkan secara terbuka, termasuk ketua, wakil ketua, dan anggota. Prosesnya juga diarahkan untuk mengedepankan prinsip profesional, prosedural, proporsional, etika, objektivitas, serta akuntabilitas dalam penegakan kode etik profesi Polri.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026) di Mabes Polri, Jakarta. Eko diduga menyalahgunakan akses monitoring di lingkungan Bareskrim Polri untuk melakukan akses ilegal.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan, sidang tersebut merupakan bagian dari proses penegakan kode etik profesi Polri atas dugaan pelanggaran yang dipersangkakan kepada Eko.

“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).

1. Tidak profesional dan melakukan akses ilegal

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Trunoyudo mengatakan, dugaan pelanggaran yang dipersangkakan kepada Eko meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal (illegal access).

Dugaan akses ilegal tersebut, kata dia, berkaitan dengan penggunaan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

2. Terjadi saat menjabat sebagai Plt Kabahmon Robinopsnal

ilustrasi penyadapan dengan spyware (pexels.com/Antoni Shkraba)

Dia mengatakan, dugaan pelanggaran itu disebut terjadi saat Eko menjabat sebagai Kabagmon. Termasuk saat bertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Kabagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, Eko dipersangkakan melanggar Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

3. Sidang kode etik dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi

ilustrasi software penyadapan (pexels.com/Tima Miroshnichenko)

Sidang KKEP akan dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi merangkap anggota, didampingi Irjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota.

Sementara itu, anggota komisi terdiri dari Irjen Pol Untung Widiatmoko, IJP Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Pol Toni Ariadi Efendi.

“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” kata Trunoyudo.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More