KPAI: Anak Tak Boleh Dibiarkan Hadapi Pelaku Sendirian

KPAI menilai perlindungan anak di lingkungan pesantren masih reaktif dan meminta negara bertindak sebelum anak menjadi korban.
Dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Daru Hasbi mencuat setelah laporan polisi, dengan sementara tujuh santri didata sebagai korban.
Penanganan perkara perlu berjalan bersama dengan perlindungan, pendampingan, kerahasiaan identitas, pendidikan, dan pemulihan anak.
Jakarta, IDN Times - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengkritik sistem perlindungan anak yang dinilai masih reaktif dalam menangani kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Negara diminta tidak menunggu anak menjadi korban dalam memberikan perlindungan, terutama ketika pelaku diduga merupakan figur yang memiliki kuasa atas kehidupan santri.
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, mengingatkan anak tidak seharusnya menghadapi ancaman sendirian. Pernyataan itu disampaikan menyusul dugaan kekerasan seksual terhadap sejumlah santri di Pondok Pesantren Daru Hasbi, Jakarta Selatan.
“Kita tidak boleh membebankan keberanian kepada anak untuk menghadapi sendiri orang yang memiliki kuasa atas kehidupannya,” kata Jasra, dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).
Dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Daru Hasbi, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, terungkap setelah polisi menerima laporan pada Minggu, 8 November 2026. Polda Metro Jaya mendata sementara tujuh santri sebagai korban, dengan pelaku pimpinan pesantren berinisial F.
Peristiwa tersebut diperkirakan terjadi sejak 2025. Polisi mendalami perkara melalui pemeriksaan korban dan pengumpulan bukti. Penanganan kasus ini turut melibatkan Direktorat Reserse PPA-PPO Polda Metro Jaya dan Unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan.
1. Korban tak boleh menunggu proses pidana

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra (Dok/Istimewa) Relasi kuasa antara pengasuh dan santri membuat anak rentan takut melawan maupun melaporkan kekerasan. Karena itu, perlindungan dan pemulihan tidak boleh bergantung pada selesainya proses pembuktian pidana.
“Keduanya harus berjalan bersamaan,” ujar Jasra.
Jasra merujuk UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengatur hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan.
2. Negara harus memastikan korban mendapat pendampingan

Kader PATBM Bandar Lampung sedang mengikuti pelatihan dari Dinas PPPA Kota. (IDN Times/Rohmah Mustaurida). KPAI mendesak aparat menangani perkara secara profesional dan ramah anak, mendalami kemungkinan korban lain, menjaga kerahasiaan identitas, serta menjamin pendidikan dan pemulihan seluruh anak terdampak.
“Jangan sampai anak harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan,” katanya.
3. Deteksi dini harus diperkuat

Kunjungan Dinas PPPA ke rumah siswi korban bullying. (IDN Times/istimewa) Jasra mengkritik respons negara yang selama ini cenderung bergerak setelah kekerasan terjadi. Padahal, pengawasan seharusnya mampu mendeteksi risiko sebelum anak menjadi korban.
“Negara sebenarnya memiliki kemampuan untuk berbuat nyata. Tetapi kalau respons kita hanya sektoral, administratif, dan reaktif, kita akan terus menjadi pemadam kebakaran," kata dia.

























