Alasan Demokrat Ajukan HMP Pemakzulan Gibran: Dugaan Perbuatan Tercela

11 Nov 2026, 16:58 WIB2 min read

Amir Faisol

News

Channel

Add Us on Google

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Herman. (Dok. DPR RI).

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Fraksi Partai Demokrat mengajukan HMP Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR.
Usulan tersebut diteken 18 kader Demokrat dan dibacakan Benny K Herman dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Benny meminta pimpinan DPR segera memproses usulan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

11/11/2026

Usulan HMP Pemakzulan Gibran dibacakan Benny K Herman dalam rapat penyampaian HMP di Kompleks Parlemen, Jakarta.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Fraksi Partai Demokrat mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Who?
Fraksi Partai Demokrat, Benny K Herman, dan 18 kader Demokrat yang meneken usulan tersebut.
Where?
Rapat penyampaian HMP digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta.
When?
Rapat penyampaian HMP digelar Rabu (11/11/2026).
Why?
Benny menilai Gibran diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan Pasal 7A UUD 1945.
How?
Usulan dibacakan Benny K Herman dan diminta segera diproses sesuai ketentuan konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Partai Demokrat mengajukan usul untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Benny K Herman membacakan usul itu di DPR. Mereka menilai Gibran diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Usul itu sudah diteken 18 kader Demokrat. Sekarang, mereka meminta pimpinan DPR segera memprosesnya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pengajuan HMP Pemakzulan Gibran disampaikan melalui rapat penyampaian HMP di DPR. Benny K Herman juga meminta agar prosesnya mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa usulan tersebut ditempatkan dalam mekanisme kelembagaan yang disebutkan oleh pengusul.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Fraksi Partai Demokrat resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang telah diteken 18 kadernya yang duduk di DPR RI.

Usulan tersebut dibacakan anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Benny K Herman, dalam rapat penyampaian HMP yang digelar Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Benny menilai, Gibran diduga telah melakukan perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Saudara Wakil Presiden diduga telah melakukan perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dengan demikian harus diberhentikan, dimakzulkan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Benny.

Benny meminta pimpinan DPR untuk tidak berlama-lama dalam memproses mekanisme pengajuan HMP pemakzulan Gibran. Ia meminta, usulan 120 anggota DPR segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai ketentuan konstitusi serta ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami pengusul juga memohon dan meminta dengan sangat kepada pimpinan dewan untuk dalam waktu yang tidak begitu lama," kata dia.

Daftar Anggota Fraksi Partai Demokrat yang mengajukan HMP Pemakzulan Gibran:

1. Benny K. Harman

2. Hinca Panjaitan XIII

3. H. T. Ibrahim

4. Bambang Purwanto

5. Anton S. Sukartono

6. Mulyadi

7. Andi Muzakkir

8. Wahyu Sanjaya

9. M. Lokot Nasution

10. Nanang Samodra