Siapa Figur yang Tepat Gantikan Posisi Wapres Jika Gibran Mundur?
Keinginan Gibran untuk mundur masih sebatas niat, tetapi partai politik mulai menghitung kemungkinan pengisian posisi Wakil Presiden.
Figur dari PDIP, partai koalisi, maupun lingkaran dekat Prabowo disebut berpeluang dipertimbangkan.
Pengisian posisi RI-2 perlu memperhatikan mekanisme konstitusional, stabilitas pemerintahan, dan keseimbangan koalisi.
Jakarta, IDN Times — Dinamika politik tentang Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka semakin berkembang. Di tengah keinginan Gibran untuk mundur dari jabatannya, delapan fraksi di DPR menyampaikan sikap bersama dalam penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atas polemik ijazah Gibran. Perkembangan ini semakin membuka spekulasi mengenai masa depan posisi RI-2 dan kemungkinan figur yang akan mengisinya jika terjadi kekosongan jabatan.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai, meskipun keinginan mundur Gibran masih sebatas niat, partai politik tentu mulai memperhitungkan berbagai kemungkinan. Jika posisi Wakil Presiden benar-benar kosong, momentum tersebut berpotensi dimanfaatkan partai politik untuk menyodorkan kadernya.
“Bagi partai politik, ini momentum langka yang tentu tidak mungkin dilewatkan. Menjadi Wakil Presiden melalui pemilu bukan perkara mudah. Jika ada kesempatan mengisi posisi tersebut untuk sisa masa jabatan sekitar tiga tahun, ini bukan hanya pencapaian tinggi dalam karier politik seseorang, tetapi juga memberikan keuntungan politik bagi partai pengusungnya,” ujar Arifki kepada IDN Times, Rabu (11/11/2026).
“Kursi RI-2 bukan sekadar jabatan kosong yang harus diisi, tetapi juga ruang strategis bagi partai politik untuk memperbesar pengaruhnya dalam pemerintahan,” ujar Arifki.
1. Kalkulasi antara figur dari PDIP atau parpol koalisi
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka saat menjadi pembicara utama dalam Wisuda Institut Pariwisata Trisakti (IPT) Tahun Akademik 2025/2026 di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2026)(Dok. Setwapres) Menurut dia, jika Prabowo ingin memperkuat dukungan koalisi sekaligus mengamankan stabilitas pemerintahan di DPR, figur dari PDI Perjuangan (PDIP) punya posisi tawar. Namun, pilihan tersebut tidak serta-merta menjamin soliditas koalisi. Sebab, partai-partai pendukung pemerintah lainnya juga memiliki kepentingan dan kalkulasi politik masing-masing.
“Figur seperti Cak Imin, AHY, Zulkifli Hasan, hingga Bahlil tentu memiliki kepentingan dan peluang politik masing-masing. Mereka bukan hanya memiliki basis partai, tetapi juga kontribusi dalam menopang pemerintahan. Karena itu, siapa pun nama yang nantinya dipertimbangkan Prabowo belum tentu bisa membuat seluruh kekuatan politik merasa terakomodasi,” kata dia.
“Persoalannya bukan kekurangan kandidat, tetapi bagaimana Prabowo menentukan figur yang bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan partai, stabilitas koalisi, dan efektivitas pemerintahan,” sambung dia.
2. Orang dekat Prabowo yang potensial
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono. (dok. Tim Media Satgas PRR) Arifki menambahkan, apabila rekomendasi dari partai-partai politik sulit mencapai titik temu, bukan tidak mungkin Prabowo akan mempertimbangkan figur di luar usulan partai koalisi. Dalam skenario ini, nama-nama dari lingkaran dekat Presiden di Hambalang berpotensi ikut diperhitungkan, seperti Sekjend Gerindra Sugiono, Kepala BGN Sudaryono, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
“Jika akhirnya Prabowo mempertimbangkan figur dari lingkaran dekatnya, tentu ada keuntungan dari sisi koordinasi pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden berasal dari lingkungan politik yang sama sehingga komunikasi dan koordinasi bisa lebih mudah dibangun. Namun, konsekuensinya, partai-partai koalisi lain juga perlu mendapatkan ruang dan pertimbangan politik yang proporsional,” ujar dia.
3. Siapa pun figur yang dipertimbangkan harus perhatikan mekanisme konstitusional dan kebutuhan menjaga stabilitas pemerintahan
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pembuka dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Sidang tersebut membahas berbagai isu strategis, mengevaluasi program kerja pemerintah, sekaligus menandai dua tahun masa kerja Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S) Menurut Arifki, siapa pun figur yang nantinya dipertimbangkan harus memperhatikan mekanisme konstitusional sekaligus kebutuhan menjaga stabilitas pemerintahan.
Sebab, pengisian jabatan Wakil Presiden bukan hanya persoalan pergantian figur, melainkan juga menyangkut keseimbangan kekuatan politik di dalam pemerintahan.
“Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang siapa yang akan menggantikan Gibran, tetapi bagaimana Prabowo mengelola konfigurasi kekuasaan agar pergantian di posisi RI-2 tidak justru memunculkan persoalan baru dalam koalisi pemerintahan,” ucap Arifki.
