Alasan Menko Mahfud Batalkan Diskusi soal Penundaan Pemilu 2024

21 Mar 2022, 12:15 WIB

Menko Polhukam Mahfud MD mengikuti upacara kemerdekaan dengan Baju Adat Madura (Dok. Menko Polhukam)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membatalkan diskusi soal penundaan Pemilu 2024. Diskusi tersebut awalnya bakal diadakan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (21/3/2022).

Mahfud mengungkapkan diskusi batal diselenggarakan karena berkembang isu liar di masyarakat terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Padahal, kata dia, diskusi digelar untuk menjelaskan bahwa Pemilu tetap diselenggarakan pada 2024.

“Ya itu kita batalkan, karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan kita mengagendakan. Padahal sebenarnya kita mau menjelaskan pada masyarakat bahwa agenda pemerintah tentang Pemilu 2024 tetap,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Senin (21/3/2022).

1. Bukan dukung penundaan Pemilu 2024

Ilustrasi petugas KPPS (IDN Times/Istimewa)

Mahfud menegaskan diskusi tersebut bukan bentuk dukungan terhadap usulan penundaan Pemilu 2024. Agenda diskusi yang diselenggarakan kementeriannya itu sebagai salah satu wadah bagi masyarakat untuk memberikan pendapat terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Msayarakat memiliki kebebasan dalam memberikan pendapat, berbeda dengan zaman Orde Baru di mana partai politik, LSM, tidak boleh berbicara,” tuturnya.

Dia juga mempersilakan setiap elemen masyarakat mengadakan diskusi terkait penyelenggaraan Pemilu 2024. Sebab diskusi merupakan hal yang lumrah dilakukan di negara demokrasi.

“Bahwa partai politik, DPR, LSM, ormas, mau mendiskusikan hal itu, diskusikan saja. Silakan diskusi, apa hasilnya itu urusan politik,” ucap dia.

2. Mahfud sebut akan profesional dalam Pemilu 2024

Antara Foto/Rivan Awal Lingga

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menegaskan pemerintah bakal bekerja secara profesional dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Pemerintah akan menyiapkan jadwal Pemilu 2024 untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, legislatif dan persiapan Pilkada serentak.

“Tentunya pemerintah akan bekerja secara profesional, dan tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu presiden, wapres, legislatif dan Pilkada serentak,” tuturnya.

3. Pemilu tetap dilangsungkan 2024

Ilustrasi pemungutan suara atau pencoblosan (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Selain itu, Mahfud juga menekankan bahwa penyelenggaraan Pemilu tetap akan berlangsung di 2024, dengan ada atau tidaknya pandemik COVID-19. Pemerintah kini tengah fokus pada persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 bersama Komisi II DPR dan lembaga penyelenggaran Pemilu, seperti KPU dan Bawaslu.

“Jadi pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu presiden dan wapres, legislatif, dan Pilkada serentak. Urusan Parpol di DPR silahkan, kita akan tetap profesional sesuai tugas dan fungsinya,” tutur Mahfud.