Alasan Provinsi Jawa Barat Jadi Percontohan Pariwisata Berbasis HAM

Kini tidak hanya para pencari pekerja dengan lulusan perguruan tinggi saja, yang bersaing di industri pariwisata. Namun anak-anak di bawah 18 tahun pun, tak jarang yang mengadu nasibnya di tempat-tempat pariwisata di Jawa Barat. Apalagi Jawa Barat memiliki banyak potensi lowongan pekerjaan di bidang pariwisata.

Para pekerja di bawah 18 tahun tersebut sudah memberikan hak perusahaan dengan bekerja sesuai kontrak yang disetujui. Dengan begitu, tempat-tempat wisata pun harus memenuhi hak-hak afirmasinya, seperti hak beribadah dan hak mendapat pendidikan yang layak.

Bahkan dilansir jabarprov, Mualimin Abdi, Direktur Jenderal HAM, menyebutkan bahwa tempat pariwisata juga harus memberikan waktu untuk mereka sekolah atau menempuh pendidikan. Mereka juga wajib menyediakan waktu belajar, karena ini merupakan Hak Asasi Manusia. Hak-hak inilah yang ternyata belum banyak dilakukan oleh tempat-tempat wisata, yang memperkerjakan anak-anak di bawah 18 tahun atau lebih.

Upaya kedua yang harus dilakukan tempat wisata agar menjadi percontohan wisata berbasis HAM adalah pengelola harus menyediakan tempat ibadah, tempat makan, toilet, dan tempat-tempat untuk memenuhi hak manusia lainnya. Apalagi pemerintah Provinsi Jawa Barat mengembangkan banyak mengembangkan wisata berbasis rohani. Seperti ziarah ke pemakaman Pamijahan di Tasikmalaya, dan juga wisata Sunan Gunung Jati di Cirebon.

Pemenuhan Hak Asasi Manusianya pun juga harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat di sekitarnya. Dilansir jabar.kemenkumham.go.id, Uu Ruzhanul Ulum, wakil Gubernur Jawa Barat menceritakan pengalamannya sepulan studi dari Jepang, bahwa di sana ia melihat pemenuhan HAM yang ada di negeri sakura tersebut. Musala selalu ada di setiap ruang publik, seperti di bandara dan mal.

Bahkan yang membuat Uu Ruzhanul Ulum takjub, Jepang juga menyediakan WC distabilitas dan juga WC khusus untuk anak-anak, lho. Dari pengalaman dan cerita tersebut, segera diundang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, serta Dinas Pariwisata setempat untuk minimal meningkatkan kualitas dan kondisi tempat ibadahnya.

Terakhir setelah fokus ke sumber daya manusia, dan fasilitas Hak Asasi Manusianya, juga tidak lupa memperhatikan kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan di lokasi tempat wisata. Karena juga menjadi hak setiap orang untuk mendapatkan tempat yang bersih, dan sehat. Serta kewajiban setiap pengunjung juga untuk menjaga kelestarian tempat wisata yang dikunjungi.

Dilansir jabarprov, Wakil Gubernur Jawa Barat, juga menyebutkan bahwa ini sebagai upaya pemulihan ekonomi di Jawa Barat, khususnya dalam bidang pariwisata, di antaranya wisata bahari dan wisata religi. Bahkan rencananya minimal tempat ibadah ataupun tempat umum lainnya di Jawa Barat jika memungkinkan akan dipergubkan. Namun dalam membuat legalitas ini, Uu selaku Wakil Gubernur Jawa Barat harus mensosialisasikannya terlebih dahulu.

Semoga dengan adanya Provinsi Jawa Barat sebagai Percontohan Pariwisata Berbasis HAM, pariwisata di daerah dan provinsi lainnya juga bisa mengikuti. Minimal mulai mementingkan Hak Asasi Manusia yang ada di aspek pariwisatanya, seperti para pekerja, dan pengunjungnya terlebih dahulu. Dengan begitu, pariwisata Indonesia bisa makin dikenal hingga ke luar negeri dan dijadikan percontohan.